Partnerbgayangkara-Garut-Proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Garut Utara yang dibiayai APBN dengan nilai lebih dari Rp 36 miliar menuai sorotan. Hasil pekerjaan diduga tidak memenuhi standar kualitas konstruksi dan bahkan dilaporkan telah mengalami kerusakan, meski proyek belum lama dikerjakan. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan mutu bahan coran dan pemasangannya kurang baik.
Salah satu titik pekerjaan berada di Desa Sindangsari, Kecamatan Cigudeg, Daerah Irigasi Baranang Siang, Kabupaten Garut. Temuan di lapangan memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait daya tahan bangunan irigasi yang seharusnya menopang kebutuhan pengairan pertanian dalam jangka panjang.
Proyek ini berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung dan merupakan bagian dari program Instruksi Presiden (Inpres) Tahap III. Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan bertajuk “Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah di BBWS Cimanuk Cisanggarung (Inpres Tahap III)” tersebut menelan anggaran Rp 36.124.736.602.
Pelaksana proyek tercatat PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan konsultan teknis PT Agrinas Pangan Nusantara. Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana maupun konsultan teknis belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kualitas pekerjaan di lapangan.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Jajang, petugas dinas terkait, melalui pesan WhatsApp. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PW/MOI Jawa Barat, R. Satria Santika atau Bro Tommy, meminta adanya langkah tegas dan transparan dari pihak berwenang.
“Dengan nilai proyek yang mencapai puluhan miliar rupiah, pengawasan seharusnya dilakukan secara maksimal. Jika di lapangan ditemukan dugaan pekerjaan yang tidak sesuai standar, maka ini harus segera dievaluasi secara terbuka,” ujar Tommy. Minggu (14/12/2025).
Ia juga mempertanyakan peran pengawasan teknis dari BBWS Cimanuk Cisanggarung serta dinas terkait.
“Jangan sampai proyek yang dananya berasal dari uang rakyat dikerjakan asal jadi. Kami mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara, seperti BPK hingga KPK, untuk turun melakukan pengawasan sesuai kewenangannya,” tegasnya.
(Tim)
