Partnerbhaangkara-Jakarta -- Lambatnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan atensi Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Bhudi Mulia yang diduga terlibat korupsi memperoleh kritik dari Relawan Prabowo, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH. Ia menilai Purbaya bermain politik mengabaikan atensi Presiden.
Purbaya itu tidak usah putar-putar sebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo. Sudah jelas Prabowo minta Menteri Keuangan agar mencopot Dirjen Bea dan Cukai secara terbuka, jika dianggap tidak mampu.
"Adanya masalah korupsi sebagaimana dalam persidangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) semestinya sudah dapat dimaknai Dirjen Bea dan Cukai tidak cakap," tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu kepada media di Jakarta.
Sebagaimana diketahui publik, Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan meminta Purbaya untuk mengganti segera pimpinan Bea Cukai jika tidak mampu.
Hal ini disampaikan dalam pidatonya terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026).
Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budhi Mulia dalam fakta persidangan KPK disebut menerima aliran dana haram korupsi 213.600 Dolar Singapura (atau setara Rp 2,9 milyar) dari perusahaan Blueray Cargo atas pemberian jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik barang impor Kepabeanan).
Ia juga ikut dalam pertemuan di Hotel Borobudur yang mengindikasikan adanya abuse of power (Penyalahgunaan Wewenang) yang merugikan negara hingga Rp.61, 3 milyar.
Tetapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan masih harus menunggu perintah lebih lanjut untuk menentukan nasib Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
"Kita masih tunggu perintah lebih lanjut,” ujar Purbaya kepada awak media, Rabu (27/5/2026).
Padahal, sebelumnya, dia mengatakan akan menunggu perkembangan hingga pekan ini untuk menentukan nasib Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Mulia.
Pernyataan ini dilontarkannya usai nama Djaka terseret dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai.
Sebagai Menteri Keuangan, seharusnya arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas. Copot Dirjen Bea Cukai, jika berkinerja buruk. Tapi masyarakat menilai, Purbaya masih putar-putar cari alasan. Ini seperti lempar taik ke muka Presiden Prabowo.
"Masak perintah Presiden dianggap main-main dan diremehkan Purbaya. Ini dapat merusak citra Prabowo," tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) itu
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Djaka menerima suap Sin$213.600 atau setara Rp2,94 miliar (kurs hari ini Rp13.805,46) dari Bos Blueray Cargo, John Field — terdakwa kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai.
Dalam sidang, jaksa menjelasan sosok penerima amplop cokelat berkode 1-DIR yang diserahkan kepada Orlando oleh John Field dan seorang wanita bernama Sri Pangastuti, Agustus 2025. Meski Orlando menyebutkan tidak tau siapa yang disebut menerima 213.600 dolar Singapura, tapi KPK disebut sudah mengantongi data penerima.
"Izin majelis [hakim], kami tegaskan yang nomor 1 adalah Dirjen Bea Cukai [Djaka Budhi Utama]. Nilainya Sin$213.600. Itu kami yang tegaskan. Karena kami yang punya bukti ini," ujar Jaksa KPK Takdir Suhan dikutip, Kamis (21/5/2026).
Nah, jika Purbaya masih main-main dan tidak menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto, itu sama dengan melakukan pembangkangan. Melakukan pembiaran terhadap praktek Korupsi.
"Purbaya jangan bermain politik, jalankan tugasnya saja sebagai Menteri Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Sebab di dua direktorat itu masih marak penyalahgunaan wewenang," tegas Jusuf Rizal, Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara itu.
(Red)
