Partnerbhayaangkara-Garut – Polemik Musyawarah Daerah (Musda) IV Forum Komunitas PKBM Kabupaten Garut semakin melebar setelah munculnya laporan adanya dugaan intervensi yang dilakukan oknum tertentu. Sejumlah panitia Musda dan pihak pendukung calon nomor urut 2, Elsa Wiganda, mengaku menemukan indikasi ketidakberesan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
Pihak calon Elsa menyebut telah terjadi diskriminasi dari mantan ketua forum berinisial H, yang diduga tidak melibatkan Elsa dalam sebuah pertemuan dengan Ketua DPW Jawa Barat. Mereka menilai hal tersebut merugikan karena memunculkan kesan adanya keberpihakan.
Menurut beberapa panitia yang memberikan informasi kepada wartawan, calon Elsa dianggap “tidak sejalan” dengan mantan ketua forum sehingga tidak dilibatkan dalam komunikasi tertentu. Pihak pendukung menyatakan bahwa Elsa dikenal sulit “dikendalikan” oleh pihak berkepentingan, dan justru mendapat dukungan moril dari unsur pemerintah daerah karena rekam jejak serta kredibilitasnya.
Selain itu, sejumlah panitia Musda juga melaporkan adanya dugaan “cawe-cawe” dari seorang oknum ASN P3K berinisial D, yang juga disebut menjabat sebagai Sekretaris Umum FK PKBM Kabupaten Garut. Oknum tersebut dituding ikut mengintervensi panitia agar meloloskan calon tertentu, bahkan dikaitkan dengan dugaan janji “nominal”.
Tidak hanya itu, laporan tambahan menyebut bahwa D yang disinyalir merupakan anak buah Kadis, diduga melakukan “pengondisian” ke lapangan untuk mempengaruhi dinamika Musda.
Seluruh tuduhan tersebut masih berupa klaim pihak tertentu dan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Menanggapi berbagai laporan tersebut, Ketua DPW PWMOI Jawa Barat, R. Satria Santika atau akrab disapa Bro Tommy, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus turun tangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
“Jika ada dugaan intervensi maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum ASN atau pihak lain, tentu ini harus diselidiki secara resmi. Pemerintah daerah dan Disdik Kabupaten Garut harus membuka ruang klarifikasi dan penelusuran yang objektif,” ujarnya,Kamis (11/12/25).
Bro Tommy menambahkan bahwa laporan-laporan yang masuk kini semakin banyak, termasuk tudingan keberpihakan panitia dan potensi pelanggaran netralitas ASN.
“Kami dari DPW PWMOI Jawa Barat sudah menerima banyak informasi tambahan dari panitia dan pihak calon nomor urut 2. Semua masih berupa dugaan, sehingga perlu dikaji secara cermat. Kalau terbukti, tentu harus ada tindakan tegas,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas Musda.
“Forum PKBM adalah organisasi pendidikan. Tidak pantas ada intervensi atau tekanan di dalamnya. Kalau situasi semakin tidak kondusif, tidak menutup kemungkinan pemilihan ulang menjadi solusi agar semua pihak merasa adil,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak calon nomor urut 1, mantan ketua berinisial H, panitia Musda, maupun oknum ASN berinisial D belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang dilayangkan.
(Tim)
