Partnert Bhayangkara

Partnerbhayangkara-Jakarta- Dewan Pengawas (Dewas) KPK diminta untuk segera melakukan tindakan dan memeriksa Johanis Tanak. Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, menegaskan bahwa Dewas seharusnya mengambil inisiatif untuk segera memeriksa Johanis Tanak, karena hal ini menjadi permasalahan serius yang merusak citra penegakan hukum oleh KPK. Jika pemeriksaan tidak segera dilakukan, ICW akan melaporkan ke Dewas KPK. Agus Sunaryanto menyatakan bahwa kasus penetapan tersangka di Basarnas merupakan isu mendasar, karena Pasal 39 UU KPK dengan jelas menyatakan bahwa penyidik dan penyelidik harus bekerja berdasarkan perintah. “Tidak mungkin mereka menetapkan tersangka atau melakukan OTT tanpa ada perintah dari pimpinan,” kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto,dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (30/7/2023). ICW tidak memiliki banyak harapan terhadap pimpinan KPK saat ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Agus bahkan berpendapat bahwa seharusnya pimpinan KPK ...

Partnerbhayangkara-Garut- Pemerintah Desa Pamengpeuk mengadakan acara lomba kasidah antar RW dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam atau bulan Muharram 1445 H, di Desa Pamengpeuk Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Sabtu (22/07/2023). Tidak ketinggalan dari RW 0 5 yang dikomando oleh Ketua RW, Ipo Jamaludin dan Ketua DKM Muhammad Irfan Afandi, mengirimkan tiga grup yang akan mengikuti perlombaan.  "Dari kampung tegal jamu mengirimkan tiga grup, kesatu Remaja merawis, kedua anak-anak sholawat, dan ketiga Ibu- ibu Kasidah", ujar Ipo Jamaludin. (Rd/Ida Parida)

Patrnerbhayangkara-Jakarta - Organisasi Sayap LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Indonesian Royalty Watch (IRW) luncurkan Polisi Royalti guna mengawasi dan memproses hukum masyarakat pelanggar Undang Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 yang merugikan para pencipta lagu. Ketum IRW LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal mengatakan, saat ini pelanggaran UUHC marak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung. Hal tersebut dipicu oleh revolusi industri yang memanfaatkan platform digital sebagai media.  “Jika dulu ada pembajakan kaset dan VCD, sekarang pembajakan penggandaan (mechanical right) berubah bentuk dengan memanfaatkan flashdisk. Media televisi, misalnya menggunakan YouTube mentransmisikan programnya tanpa izin para pencipta lagu, sehingga kehilangan hak moral dan ekonomi,” tegas Jusuf Rizal saat diwawancara awak media di Jakarta, Kamis (20/7/2023). Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak itu menjelaskan, IRW LSM LIRA meluncurkan Polisi Royalti untuk mengawasi pelan...

Patrenbhayangkara-Manado- Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, S.E., CACP., melakukan kunjungan guna melihat secara dekat dan mendengar secara langsung harapan maupun keluhan Peserta JKN (BPJS Kesehatan), kegiatan dilaksanakan di Pulau Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (12/7/2023). Kunjungan tersebut merupakan kegiatan Direksi-Dewas melayani (DIANI) yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-55 BPJS Kesehatan, di mana seluruh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan turun langsung memastikan pelayanan peserta JKN berjalan dengan baik hingga pelosok negeri. Tujuan kegiatan ini untuk menumbuhkan kesadaran peserta terhadap manfaat dan pentingnya Program JKN serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap prosedur, hak dan kewajiban peserta terhadap Program JKN. Pada kesempatan tersebut, Siruaya Utamawan mendengar langsung keluhan warga serta membantu menjelaskan persoalan yang dihadapi serta jalan keluarnya. “Permasalahan dan kel...

Patrenbhayangkara-Medan- Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI), HM. Jusuf Rizal menyampaikan langsung Surat Keabsahan FSPTSI sebagai Anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yorrys Raweyai kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP KSPSI Yorrys Raweyai itu disampaikan Jusuf Rizal yang juga Ketua Harian KSPSI di Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumatera Utara pada Kamis (13/7/2023). Gubernur Edy Rahmayadi hadir didampingi sejumlah kepala dinas (kadis) sebagai saksi. “Sampaikan salam juga ya kepada Yorrys Raweyai. Saya terima suratnya,” komentar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Dijelaskan juga Yorrys Raweyai kini menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI dari Propinsi Papua. Dalam Surat yang diterima awak media di Medan, dijelaskan tentang penugasan yang menyangkut tiga hal: Pertama, menyebutkan jika FSPTSI merupakan anggota KSPSI dengan pimpinan (Ketum), HM. Jusuf ...

Patrnerbhayangkara-Sukabumi- Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Sukabumi, dikabarkan telah mengeluarkan biaya untuk bantuan hukum atau pendampingan hukum dari salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kabupaten Sukabumi.  Dari informasi yang dihimpun, dana bantuan hukum itu dimuat dalam rincian APBDes tahun anggaran 2023. Namun, aliran dana yang diduga telah ditransfer dari desa ke rekening LBH ini menuai kritikan dan sorotan dari berbagai pihak. Mereka mempertanyakan efektivitas dan urgensi penggunaan dana desa untuk bantuan hukum tersebut.  Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi (LPI Tipikor) menduga hal itu sebagai upaya untuk melindungi oknum kepala desa.  "Diduga keras penyalahgunaan dana desa dilakukan beberapa desa dengan memberikan uang tersebut kepada oknum LBH, yang mana diduga keras tidak ada legalitas resmi dalam penggunaan anggaran yang dilakukan desa terkait hal tersebut, serta diduga keras upaya tersebut hanya demi melindungi oknum kepala desa...

Patrenbhayangkara-Cianjur- Jembatan Gantung yang terletak di Kampung Cikulina, Desa Sukaraharja, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, dikeluhkan masyarakat setempat. Pasalnya jembatan tersebut rusak berat dan lapuk termakan usia.  Baru-baru ini warga bergotong- royong melakukan perbaikan karena alas dan rangka jembatan sudah lapuk dan patah. Meski sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan, tetapi jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur ini tetap menjadi sarana alternatif bagi warga dikedua wilayah tersebut.  Sedang jembatan yang baru dibangun belum bisa dilalui karena pengerjaannya belum selesai alias mangkrak. "Kalau tidak diperbaiki bagaimana bisa lewat, ada jembatan baru tapi belum bisa dipakai karena belum beres", ujar warga setempat, Jum'at (7/7/23).  Warga berharap, jembatan yang baru segera dilanjutkan pengerjaannya karena keberadaan jembatan ini sangat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Karena itu, pemerintah p...

Patrenbhayangkara-Garut- Pengelolaan lahan parkiran oleh Dishub Kababupaten Garut diduga tidak transparan, sehingga menimbulkan asumsi masyarakat khususnya para juru parkir.  Bagaimana tidak, juru parkir adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam mengatur dan menertibkan parkiran, tetapi akhir-akhir ini mereka mengeluh atas kebijakan Dishub Kabupaten Garut.  Dari keterangan beberapa juru parkir, mereka tidak mendapat jaminan BPJS bahkan seragam hingga karcis pun belum mendapatkan.  "Belum terjaring BPJS, karcis dan seragam juga belum menerima lagi. Dikasih baju baru sekali, tapi kesininya enggak ngasih lagi, ya mau enggak mau bikin sendiri", ujar juru parkir yang meminta identitasnya disembunyikan, (5/7/24).  Soal pengelolaa parkir, tambah juru parkir, sudah dilimpahkan kepada pihak ke dua. Tetapi, tidak diketahui dari lembaga dan pihak jasa mana.  "Sekarang sudah dikuasai pihak lain, entah PT,CV atau yayasan kami tida tahu, tahunya sekarang perparkiran sudah ...