Partnert Bhayangkara

Parterbhayangkara-Garut- Pembangunan Polindes dan Posyandu Desa Bojong Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut diduga tidak transparan. Bagaimana tidak, saat awak media melakukan pemantauan pada Selasa (30/7/24) tidak menemukan adanya pemasangan papan informasi di sekitar lokasi kegiatan sehingga tidak diketahui besaran dan sumber anggaran. Salah seorang perangkat (Kasi Kesra), Yoyon membenarkan bahwa kegiatan pembangunan tersebut tidak dipasang papan informasi. Sayangnya ketika hal itu hendak dikonfirmasikan kepada Kepala Desa Bojong, Jalaluddin sedang tidak berada di kantor. Ketua DPW MOI Jawa Barat, R. Satria Santika yang akrab disapa Bro Tommy saat dimintai tanggapannya mengatakan, bahwa papan informasi jangan dianggap sepele karena bagian dari kewajiban. "Jangan dianggap hal sepele, perihal keterbukaan informasi publik itu sifatnya wajib diatur oleh undang-undang No.14 tahun 2008, sehingga kalau ada kegiatan yang dibiayai dari anggaran pemerintah harus memasang papan informasi...

Partnerbhayangkara-Garut- Sidang Praperadilan terhadap penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Negeri Garut terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pimpinan DPRD (BOP) dan Reses DPRD Kabupaten Garut yang merugikan keuangan negara mencapai Rp. 1,2 Milyar ditunda oleh Majelis Hakim tunggal Sandi Muhamad Alayub, SH., MH. Sidang ini mirip dengan persidangan Praperadlan Pegi Setiawan yang ditunda setelah Majelis Hakim tunggal membuka tanpa kehadilan pihak Termohon. Pemohon Praperadilan melalui kuasa hukumnya menayangkan kejaksaan tidak menghadiri sidang perdana Praperadilan ini, padahal jarak antara kantor Kejaksaan dengan Pengadilan Negeri Garut sangat dekat, bahkan berada di jalan yang sama, yaitu jalan merdeka. Setelah dibuka, Hakim tunggal langsung memeriksa administrasi pemohon, adapun yang hadir sebagai pemohon yaitu warga atas nama Bakti Safa’at dan Asep Ahmad selaku pemberi kuasa kepada kantor hukum Asep Muhidin, SH., MH ...

Partnerbhayangkara-Jakarta- Tamparan keras PN Bandung mendarat telak di kepala Polda Jabar baru-baru ini. Para petugas wereng coklat dinilai telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas di kasus salah tangkap Pegi Setiawan, sang buruh bangunan. Hakim Pra-peradilan, Eman Sulaiman, S.H., akhirnya membebaskan buruh bangunan itu dan memerintahkan Polda Jabar membebaskan korban salah tangkap ini, Senin, 8 Juli 2024. Ternyata perilaku buruk dalam menangani perkara yang dilaporkan masyarakat ke Polda Jabar itu tidak berubah menjadi lebih baik. Kini muncul lagi gelagat yang sama walau tidak sebangun atas kasus yang dilaporkan anggota PPWI, Dasep Setiawan, yang melaporkan dugaan penyerobotan tanah milik ayahnya tiga tahun lalu. Bahkan, bukan hanya buruk dan menyalahi aturan perundangan, dalam penanganan kasus tersebut tercium aroma niat jahat para oknum penyidiknya. Hal tersebut disampaikan oleh Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada media ini, J...

Partnerbhayangkara-Jakarta- Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal, SH secara aklamasi terpilih dan ditetapkan memimpin organisasi masyarakat (Ormas) Madura Asli (Madas) Nusantara Periode 2024-2029 oleh para tokoh Madura yang memiliki basis anggota. Ormas Madas Nusantara merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk untuk mewadahi organisasi dan masyarakat Madura, baik lokal, nasional dan luar negeri. Ormas Madas Nusantara menjadi mitra strategis TNI Polri untuk membina, melindungi dan mensejahterakan warga Madura. Selain pria penggiat anti korupsi, Jusuf Rizal ditetapkan sebagai Ketua Umum, juga menetapkan Ketua Harian, H. Achmad Fauzi Barong sebagai Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, H.Fauzi dan Bendahara Umum, H. Abbas Muni serta 15 Formatur guna menyusun struktur pengurus lengkap DPP Madas Nusantara, Periode 2024-2029. Figur Jusuf Rizal bukan asing didunia aktivis pergerakan, pekerja dan buruh. Pria profesional bertangan dingin itu tercatat memimpin banyak or...

Partnerbhayangkara-Garut- Pemerintah Desa (Pemdes) Girimukti, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, mengadakan acara tablig akbar dalam rangka menyambut dan memeriahkan Tahun Baru Islam 1446 H, pada Sabtu (27/7/24). Selain menghadirkan penceramah KH. Ahmad Najib Komarudin, M.Pi, acara Muharraman ini juga dimeriahkan dengan penampilan pentas seni hiburan, hadroh, kosidah lokal serta pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat.  Kepala Desa Girimukti, Arumukam, S. Pd. I mengatakan, rangkaian acara peringatan tahun baru islam (Muharraman) berjalan dengan baik dan lancar.  "Berkat kerjasama yang baik acara berlangsung lancar dan kondusif," ucapnya Menurut Arumukam, dalam sesi terakhir pihaknya mengadakan santunan terhadap anak yatim.  "Acara terakhir kita adakan santunan untuk anak yatim se-Desa Girimukti, ini sebagai wujud kepedulian terhadap mereka, mudah-mudahan bermanfaat." tandanya. (Rudi Sanjaya)

Partnerbhayangkara-Gresik - Mengenal lebih dekat sosok Kepala Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, ia dikenal dengan kesederhanaannya sehingga menjadikannya sebagai sosok pemimpin yang dekat sekali dengan  masyarakat. Andhi sulandra, pria kelahiran 29 Desember 1974 menjabat Kepala Desa selama 2 periode dan selalu mendapat dukungan dari masyarakat secara penuh serta semangat dalam memajukan Wilayah Desa yang dipimpinnya. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah karena tidak semua kebijakan nya di terima oleh semua pihak, namun karena responsip dan aspiratif maka kebijakan nya sinergis dengan arus bawah meski tidak luput dari keritikan. ”Ketegasan, kedermawanan dan ketepatan dalam mengambil keputusan adalah ciri dari kepemimpinan nya yang tegas. Beliau sosok seorang Kepala Desa yang idealis, bijak, sederhana dan beribawa serta tegas dalam kepemimpinan nya” ujar salah satu warga dan di tuakan di wilayah Desa Randuboto, jum'at (26/7/2024). Tak heran jika ia terbi...

Partnerbhayangkara-Jakarta- Dua pengacara kondang yang memiliki reputasi sebagai pendekar hukum andal siap membela Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menghadapi gugatan Sayid Iskandarsyah di Pengadian Negeri Jakarta Pusat. Dua advokat yang sangat dihormati dan disegani itu ialah Prof Dr Todung Mulya Lubis, SH, LLM dan Dr Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, SH, LLM. Mereka memberikan dukungan penuh kepada DK PWI Pusat dalam menghadapi gugatan perdata Sayid melalui kuasa hukumnya itu, yakni Untung Kurniadi, SH; Prasetyo Utomo, SH; dan Firmasyah, SH.  Todung memimpin “Tim Advokat Kehormatan Wartawan” yang akan mendampingi proses hukum terhadap para anggota DK PWI Pusat itu. Untuk itu, Todung dan Luhut telah menghimpun tim terbaik dari Lubis, Santosa, & Maramis Law Firm dan Luhut MP Pangaribuan & Partners.  “Kami akan menggunakan kemampuan terbaik kami untuk memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada rekan-rekan Dewan Kehormatan PWI. Bagi wa...

Partnerbhayangkara-Kota Kupang- Dikenal memiliki keberanian dan tekad yang kuat untuk membawa perubahan bagi kota kupang, George M. Hadjoh resmi mundur dari ASN, Pada Kamis, (25/07/2024). Hal itu dibenarkan George Hadjoh saat media ini melakukan konfirmasi kepadanya melalui pesan singkat Whatsappnya, Kamis (25/07). "Benar saya telah mengajukan pengunduran diri dari ASN sejak awal bulan juli dan telah mendapat persetujuan dari Pj. Gubernur NTT sehingga terhitung mulai hari ini Tanggal 25 Juli 2024," Ujarnya Menurut George Hadjoh selain memiliki kebulatan tekad, sebagai Calon Walikota Kupang Periode 2024-2029, ia juga telah mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kota kupang, "Dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita siap membawa perubahan yang besar bagi kota kupang. Saya optimis bahwa kota kupang akan maju jika kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan." Pungkasnya. (Tim Liputan)

Partnerbhayangkara-Kota Kupang – Tim  Kementerian Hukum dan  Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indinesia (RI) dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM  ( Kemenhumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) , Kamis 25 Juli 2024  pukul 13.30 wita melakukan Kunjungan  Kerja (Kunker) ke  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT jalan W. J Lalamentik  Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, NTT.  Kunjungan ini dalam rangka pembinaan, pengawasan dan asistensi yang berdampak  pada perpanjangan akreditasi bagi LBH Surya NTT yang saat ini terakreditasi C.  Tim Kanwil Kemenkumham  ini dipimpin Edi  S.H verifikasi dan perpanjangan sertifikasi PBH dan  Penyuluh Hukum Ahli Muda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, bersama rekannya Idham Adriansyah (pranata komputer ahli muda) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI serta Khaedar dan Roland  Nalle dari Kanwil Kemenkumham NTT.  Pantauan wartawan, tim...

Partnerbhayangkara-Delisedang- Polsek Medan Tembung berhasil mengungkap tabir penemuan mayat di Jalan Makmur, Pasar 7 Dusun Vll, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang. Hal itu dijelaskan Kapolsek Medan Tembung, Kompol Jhonson M.Sitompul SH, MH melalui Kanit Reskrim AKP Japri Simamora SH, MH mengatakan penemuan mayat tersebut murni pembunuhan. "Kami mendapat informasi dari warga adanya mayat dengan tangan terikat. Setelah itu tim menuju TKP dan melihat korban sudah membusuk dengan posisi tangan terikat," sebut Japri Simamora, Senin tanggal 22 Juli Tahun 2024 sekira pukul 21.00 wib. Selanjutnya personil Polsek Medan Tembung menelepon Inafis Polrestabes Medan untuk melakukan Identifikasi dan di temukan identitas korban bernama Abdullah dan tanda - tanda penganiayaan kekerasan di tubuh korban. Selesai dilakukan identifikasi, korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Medan untuk  kepentingan selanjutnya. Menurut saksi inisial NA, korban membuka usah...

Partnerbhayangkara-Gresik - Setelah adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), setiap satuan pendidikan diharapkan tidak ada lagi iuran atau pungutan yang dibebankan kepada para siswa. Namun dilapangan masih saja ada indikasi praktik Pungutan Liar (Pungli) terhadap para siswa. Seperti yang diduga terjadi di MTs Negeri Gresik, Jl. Raya Metatu No. 31, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Proinsi Jawa Timur. Diperoleh informasi, bahwa Mts Negeri Gresik yang status akreditasi A dari BAN -S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah) ini diduga memungut biaya pendidikan terhadap siswa baru. "Iuran ini sebesar Rp.650.000,- bisa cicil selama 1 tahun dan Rp.750.000 yang bisa juga dicicil selama 3 tahun, yang artinya total iuran senilai Rp. 1.400.000 persiswa baru," ungkap orang tua siswa kepada Perwirasatu.co.id. Selain itu, menurut orang tua siswa juga ada jual beli LKS (buku pelajaran) senilai Rp. 136.000,- berjumlah 16 buku dari sekolah kepada siswa baru. Sayangnya saat Perwir...

Partnerbhayangkara-Pekanbaru - Terkait coffee morning  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa hari lalu yang hanya dengan media Pemko Pekanbaru, sangat kurang efektif dan efesien serta tidak memberikan dampak atas yang terjadi dilapangan. Hal ini disampaikan oleh Boma Harmen selaku ketua PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) Provinsi Riau dikantor sekretariatnya, jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Rabu (24/7/2024). Lebih lanjut Boma mengatakan bahwa kondisi dilapangan, seperti jalan berlobang, sampah, banjir dan permasalahan lainnya yang terjadi di Kota Pekanbaru adalah para wartawan lapangan yang sering dan selalu melakukan investigasi masalah-masalah tersebut dilapangan. "Sementara, media yang ikut dalam coffe morning Pemko Pekanbaru adalah wartawan yang selalu mengikuti dan yang menjadi corongnya Pemko yang kurang mengetahui kondisi dilapangan, sehingga tidak atau kurang berdampak dalam mengatasi permasalahan yang terjadi oleh Pemko Pekanbaru sen...

Partnerbhatangkara-Jakarta - Sejumlah wartawan yang mengaku anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melakukan unjuk rasa, di gedung Dewan Pers, Selasa, (23/7/2024). Aksi demo tersebut diduga akibat kelakuan bejat dedengkot koruptor pengurus PWI pusat, Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, Muhammad Ihsan, Syarif Hidayatullah, yang berbuntut pada gerakan arus bawah PWI sendiri yang menuntut diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PWI.  "Persoalan internal PWI silahkan diselesaikan oleh mereka sendiri. Namun perilaku kriminal mengkorupsi uang rakyat yang dilakukan oleh oknum pengurus pusat PWI, Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, Muhammad Ihsan, Syarif Hidayatullah, dan kroni lainnya di organisasi itu, harus segera diproses hingga tuntas oleh aparat penegak hukum. Para komisioner Dewan Pers juga harus diperiksa karena mereka diduga kuat menjadi backing para dedengkot koruptor uang rakyat itu dalam melakukan aksi bejatnya. Kita perlu membersihkan dunia pers Indonesia dari sifat tam...

Partnerbhayangkara-Garut- Penyidik Polres Garut diduga telah melanggar kode etik dan adanya dugaan disparitas penanganan perkara terhadap dugaan penganiayaan sebagaimana diancam dan diatur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undng-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara nomor LP/B/54/XII/2023/SPKT/POLSEK CIKAJANG/POLRES GARUT/POLDA JAWA BARAT, tanggal 08 Desember 2023 tersebut telah ada dua produk hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), yaitu putusan nomor : 63/Pid.B/2024/PN Grt dan putusan nomor : 141/Pid.B/2024/PN Grt. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, artinya seluruh anggota kepolisian wajib mentaati kode etik profesi.  Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf j, k, p, dan q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Ke...

Partnerbhayangkara-Jakarta- Indonesian Journalist Watch (IJW) buat gebrakan baru. Rendahnya kualitas para jurnalis menggugah IJW akan gelar Pra Uji Kompetensi Wartawan (UKW) massal secara gratis untuk maksimal 1000 orang di Medan, Sumatera Utara. Selain di Sumut akan digelar di beberapa kota besar di Indonesia. Menurut Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta, kegiatan Pra UKW tersebut untuk membantu para jurnalis pemula dan muda agar lebih memahami teknik jurnalistik yang tidak melanggar kode etik jurnalistik maupun UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Revolusi Industri, lanjut pria berdarah Madura-Batak, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu, telah membuka lakhirnya perusahaan pers UKM (Usaha Kecil dan Menengah) berupa media online. Sedikitnya ada 43 ribu media online saat ini. “Tetapi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan Sumbedaya Manusia (SDM) jurnalis yang mumpuni. Sehingga lakhir jurnalis dadakan dengan kemampuan ...

Partnerbhayangkara-Kupang - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang mengadili Perkara : PDS-01/N.3.26.4/FT.1/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 diminta bebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara adil dan arif dan penuh rasa keadilan, berlandaskan pada hati nurani kemanusiaan dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Permintaan itu disampaikan Ketua tim Penasihat Hukum terdakwa Karel Rihi Do, Herry F. F Battileo S.H M.H  kepada sejumah wartawan, Sabtu 20 Juli 2024 malam. Ditegaskan  Herry pandangan pihaknya  berbeda dari dengan uraian  oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat  tuntutan dimana menurut JPU perbuatan terdakwa KAREL RIHI DO selaku Kepala Desa Matei periode 2021-2026 terpilih berdasarkan surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 424/KEP/HK/2020 tanggal 23 Desember 2020 didakwa Pada tahun 2021-2022, melakukan beberapa per...

Partnerbhayangkara-Jakarta-Federasi Serikat Pekerja Transports Seluruh Indonesia (FSPTSI)-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak dengan keras pemberlakuan wajib asuransi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2025 kepada setiap kendaraan. FSPTSI menilai itu perampokan legal yang membebani masyarakat Transportasi. “Kami FSPTSI-KSPSI jelas menolak gagasan OJK tersebut. Karena setiap masyarakat punya hak untuk berasuransi atau tidak. Bagi pembeli baru masyarakat juga sudah dikenakan pajak atas kepemilikan dan juga Asuransi Wajib Jasa Raharja,” tegas Ketua Umum FSPTSI-KSPSI, HM. Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta. Sebagaimana disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono di Jakarta bahwa terdapat usulan pembedaan premi asuransi wajib pihak ketiga (third party liability/TPL) bagi kendaraan listrik dan nonlistrik. Semua kendaraan bermotor harus wajib diasuransi. Rencana ini akan di...

Partnerbhayangkara-Garut- Dengan terbitnya SP3 (Surat Perintah Penyidikan Perkara) tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) BOP (Biaya Operasional Pimpinan) dan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut Periode 2014-2019 oleh Kejaksaan Negeri Garut, kasus ini memasuki babak baru. Diketahui, setelah Kejari Garut menerbitkan SP3 tersebut, beberapa warga Garut tidak tinggal diam. Sejumlah warga mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Garut, pada Selasa, 4 Juli 2024 lalu. Menurut kuasa hukum penggugat, Asep Muhidin, SH., MH, pihaknya mendapat kuasa dari beberapa warga untuk menggugat terbitnya SP3 BOP dan Reses DPRD Garut, karena dianggap ada kejanggalan.  “Benar, hari ini kami telah mendatangi Pengadilan Negeri Garut untuk mendaftarkan gugatan terbitnya SP3 Kasus dugaan tipikor BOP dan Reses DPRD Garut periode 2014-2019 melalui permohonan praperadilan ke PN Garut ,” ungkap advokat yang akrab disapa Asep Apdar ini, saat diwawancarai awak media di halaman G...

Partnerbhayangkaea-Medan- Indonesian Journalist Watch (IJW) beri jempol kepada Dewan Kehormatan (DK) PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat yang akhirnya memecat Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun sebagai Anggota PWI dan Ketum PWI secara permanen, buntut dari kasus PWI Gate. Kongres Luar Biasa (KLB) PWI segera digelar. Keputusan pemberhentian Hendry tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024 yang di tetapkan di Jakarta pada Selasas, 16 Juli 2024. Dalam siaran persnya, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo mengatakan Hendry telah menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang dalam merombak susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PWI, serta menggelar rapat pleno yang diperluas secara menyalahi aturan.   Hendry juga dinilai melanggar Kode Perilaku Wartawan (KPW), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Peraturan Dasar (PD), dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, dan dinilai melakukan pelanggaran itu s...

Partnerbhayangkara-Kota Kuoang- Hasil Survey Elektabilitas Calon Walikota Kupang Terfavorit 2024 Tim SEMOI milik Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia (MOI) Provinsi NTT yang diumumkan Pada Sabtu, (13/07/2024), malam lalu,  Bagi sebagian besar masyarakat kota kupang, data yang disajikan organisasi kaliber pers tersebut dapat diterima dan merupakan fakta akan realita politik yang ada, sehingga dianggap layak untuk menjadi sebuah masukan publik saat ini. DPW MOI Provinsi NTT sendiri sejak jauh hari telah bekerjasama dengan MOI Institute guna mempersiapkan program tersebut agar dapat menangkal isu-isu negatif, politik adu domba serta upaya penggiringan opini sesat melalui media massa maupun media sosial. Berdasarkan data Survey Elektabilitas Tim SEMOI yang dirilis oleh DPW MOI Provinsi NTT, Pada Sabtu, (13/07/2024) itu, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 25.000 orang responden, George M. Hadjoh mendapat dukungan tertinggi dari 15.037 orang responden dengan persentase sebesar ...

Partnerbhayangkara-Garut- Ketua Apdesi Kecamatan Cikelet merespon munculnya pemberitaan terkait dugaan pemotongan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Anehnya, bukan memberikan penjelasan perihal pemotongan dana tunjangan tersebut. Ketua Apdesi Kecamatan Cikelet, Dedi Rudiana yang juga sebagai Kepala Desa Cigadog melalui sambungan telepon WhatsApp malah bersikeras minta bertemu dengan wartawan meski sudah diarahkan untuk menghubungi pemimpin redaksi. Pembicaraan Dedi cenderung ngelantur, ia ngajak bertemu ditempat yang jauh dari mana-mana dengan alasan biar betah ngobrol. Bahkan saat wartawan mengatakan akan komunikasi dulu dengan pemimpin redaksi, diujung kalimatnya Rudi malah berkata,"berarti aturan malaikat lain aturan jelema ari kieu mah kang." Dedi Rudiana juga menghubungi Pemimpin Redaksi Perwira Satu Partner, R. Satria Santika (Bro Tommy). Menurut Tommy ...

Partnerbhayangkara-Kota Kupang- Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi mengumumkan hasil Survey Elektabilitas Pilkada 2024 di Kota Kupang,  Hal itu disampaikan secara langsung oleh Herry FF Battileo, SH.,MH., selaku Ketua DPW MOI Provinsi NTT, saat didampingi Andre Lado, S.H., Sekretaris DPW MOI Provinsi NTT, Pada Sabtu, (13/07/2024), malam. Kepada sejumlah media Herry Battileo membeberkan bahwa DPW MOI Provinsi NTT telah melakukan Survey Elektabilitas sejak bulan April 2024 lalu melalui tim Survey Elektabilitas Media Online Indonesia (SEMOI) dengan sedikitnya dibantu oleh 500 orang relawan, "Tim yang kita bentuk dan kita namai SEMOI ini merupakan para relawan yang terdiri dari mahasiswa, wartawan, pengacara dan berbagai kelompok aktivis lainnya telah melakukan Survey Elektabilitas kepada sekitar 25.000 orang responden secara acak di seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Kupang," Ujar Advokat Peradi ini Masih m...

Partnerbhayangkara-Sumenep- Diduga tidak ada niat baik AH (Inisial) salah satu Guru di Sekolah Madrasah di Kabupaten Sumenep yang mana diketahui AH (Inisial) merupakan warga Desa Kebunan Kec Kota Sumenep. Sabtu, (13 Juli 2024). Diberitakan sebelumnya AH telah di laporkan Ke Polres Sumenep oleh Tasabit Hasan warga Dusun Somber Rt. 002/Rw.001 Nongunong, Kabupaten Sumenep Terkait kasus dugaan penipuan dan pengelapan. A Efendi, S.H kuasa hukum pelapor (Tasabid Hasan) yang akrab di pangil Pepeng menerangkan kepada media ini, “Saya sebagai kuasa hukum tidak lagi akan mengulur waktu atau main- main dalam kasus ini. ”Saya tidak akan main-main dalam menyikapi kasus yang menimpa Klien saya, dan Saya akan meminta kepada penyidik Polres Sumenep agar segera lakukan panggilan, dan menaikkan ke tahap sidik agar segera ditetapkan tersangka, supaya AH tidak lagi berkeliaran sehingga tidak ada korban lain lagi,” terangnya saat berada di salah satu Cafe di Sumenep. “Kami sebenarnya sudah berikan kesempat...

Partnerbhayangkaea-Garut- Oknum Kepala Desa Karangsari Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, diduga melakukan pemotongan dana tunjangan perangkat yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi (Banprov/IP) tahun anggaran 2024. Diperoleh informasi oknum Kepala Desa Karangsari, Wahyudin menyunat dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp.350.000/perangkat dari 10 perangkat desa. "Semuanya Rp. 1.950.000 dipotong pajak Rp. 50.000 jadi bersihnya Rp.1.900,000, tapi karena ada potongan Rp. 350.000 maka yang punya hak hanya menerima Rp.1.550.000. Potongan dana TPAPD kata kepala desa buat iuran ke kecamatan," ungkap salah seorang perangkat yang enggan disebutkan namanya, (12/7/24). Masih kata sumber selain tunjangan penghasilan perangkat, dari total dana Banprov senilai Rp.130.000.000 yang digunakan untuk rehab kantor desa kurang lebih Rp.85.000.000, yang juga diduga tidak sesuai dalam pengalokasinnya. "Fakta dilapangan banyak kejanggalan dalam penerapannya, s...

Partnerbhayangkara-Yogyakarta- Pembunuhan Wartawan Rico Sempurna, 17 Juni 2024 bersama keluarganya dengan cara membakar rumahnya, makin terkuat. Setelah dua tersangka R dan Y tertangkap, kini salah satu otak pembunuhan adalah BG oknum Ormas AMPI (Angkatan Muda Pembayaran Indonesui) Karo, Sumatera Utara. Kemungkinan masih ada aktor intelektualnya. “Sejak semula hasil investigasi Indonesian Journalist Watch (IJW) telah menduga ada aktor intelektualnya. Ini terkait urusan jatah setoran dalam peredaran Narkoba, Judi Togel dan Ilegal Loging. Ada yang periuk nasinya,” terganggu,” tegas Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal, SH kepada media di Yogyakarta. Sebagaimana hasil investigasi IJW diduga kasus pembunuhan wartawan Rico Sempurna bersama keluarganya akibat pemberitaannya tentang Narkoba, Judi Togel maupun Perambahan Hutan Lindung dekat Siosar wilayah Karo, Sumut. Rico sempat memperoleh ancaman lewat telpon empat kali. Setelah dua pelaku eksekusi R dan Y, pihak Kepolisian juga menangkap salah ...

Partnerbhayangkara-Jakarta-Indonesian Journalist Watch (IJW) mengapresiasi Kapolda Sumut, Komjend Pol Agung Setya Imam Effendi dan Pangdam Bukit Barisan, Mayjend TNI M. Hasan yang terjun langsung tangani kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu bersama isteri, anak dan cucunya di Karo, Sumatera Utara. Dua pelaku berinisial R dan Y telah ditangkap. “IJW mengapresiasi penanganan kasus pembakaran Rico dan keluarganya yang ditangani Kapolda Sumut dan Pangdam Bukit Barisan. Karena jika hanya ditangani Polres Karo, IJW tidak yakin pelaku pembakaran cepat tertangkap,” tegas Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta. Sebagaimana diketahui publik, wartawan Rico dihabisi diduga karena pemberitaan Peredaran Narkoba, Judi Togel, Joker Karo (Judi Leng) dan Ikan-Ikan yang lagi marak. Kemudian Penebangan Kayu Illegal di Hutan Siosar Wilayah Tanah Karo. Sebelumnya Rico disebut sempat memperoleh ancaman lewat telpon sebanyak empat Kali. Hasil investigasi jaringan Indonesia...

Partnwrbhayangkara-Jakarta- Indonesian Journalist Watch (IJW) desak PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat segera dikeluarkan dan umumkan hasil audit bantuan Sponsorship UKW (Uji Kompetesi Wartawan) Forum Humas BUMN senilai Rp. 6 milyar sesuai janji Ketua Umum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun terkait PWI Gate. “Sesuai apa yang diucapkan bahwa dana itu akan diaudit. Begitu juga pernyataan pihak Kepolisian menunggu audit atas Pengaduan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi IJW mendesak segera dikeluarkan hasil auditnya,” tegas Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta. Sebagaimana diketahui publik PWI Gate merupakan dugaan korupsi dan atau penggelapan dana senilai Rp.2,9 milyar dari Rp.6 milyar bantuan BUMN untuk pelaksanaan UKW sebagaimana dilansir pertama kali oleh Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo. Ia menyebutkan menduga dana Rp.2,9 digunakan tidak sebagaimana mestinya. Menurut Jusuf Rizal pr...