Partnert Bhayangkara

Partnerbhayangkara-Garut – Menanggapi informasi dugaan pungutan dalam pengelolaan retribusi parkir di Garut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Kepala Dishub Garut, Satria Budi, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para petugas di lapangan. Menurut Satria Budi, penarikan retribusi tanpa bukti resmi diterapkan karena banyak juru parkir yang sering pulang lebih awal sehingga petugas harus bergerak cepat dalam melakukan penarikan. Meski demikian, pihaknya akan melakukan pengawasan internal untuk memperbaiki pengelolaan retribusi parkir. “Kami akan melakukan investigasi internal terkait dugaan setoran tanpa bukti resmi yang dilakukan oleh petugas,” ujar Satria Budi, Minggu (30/03/2025). Satria Budi menegaskan bahwa sistem retribusi parkir di Garut seharusnya dilakukan sesuai prosedur dengan memberikan bukti resmi kepada setiap juru parkir yang telah menyetorkan dana. Ia juga menyebutkan bahwa Dishub akan memperketat pengawasan di lapangan....

Partnerbhayangkara-Kota Kupang - Advokat Andre Lado, S.H., secara resmi menyatakan telah mundur dari Badan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) Kota Kupang. Hal itu disampaikannya dalam pernyataan pers resmi kepada sejumlah media, Pada Sabtu, (29/03/2025). Pria yang juga dikenal sebagai salah satu Tokoh dan pemimpin organisasi perusahaan pers terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Media Online Indonesia (MOI) itu, mengatakan bahwa, "Saya sebenarnya telah mundur dari kepengurusan di DPC P3HI Kota Kupang beberapa waktu lalu. Hal ini perlu saya sampaikan agar publik dapat mengetahui bahwa saya sudah bukan bagian dari P3HI Kota Kupang!," Tandas Ketua PWMOI Provinsi NTT itu, Dirinya menilai bahwa hal tersebut perlu diklarifikasi sebab sebelumnya telah banyak pemberitaan terkait dirinya yang diberitakan menjabat sebagai Sekretaris P3HI Kota Kupang, "Saya nilai perlu disampaikan kembali agar masyarakat dapat mengetahu...

Partnerbhayangkara-Garut- Dugaan korupsi dalam pembangunan jogging track di kawasan SOR Ciateul kembali mencuat. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang dikenal tanggap terhadap keluhan masyarakat, melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan memberikan tanggapan tegas terkait isu tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok resminya, Putri Karlina terlihat menanyai petugas satpam di lokasi. Respons sang satpam, yang tampak gugup, segera menarik perhatian netizen. Komentar dari berbagai akun media sosial bermunculan, dengan beberapa netizen mempertanyakan mengapa interogasi hanya dilakukan kepada satpam, bukan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan jogging track. “Akun @james.samay pun memberikan komentar “kunaon jadi pak satpam nu di introgasi (kenapa jadi pak satpam yang di introgasi) tulisnya. Lalu akun @jejen_kur pun menulis komentar “salah atuh bu nanya ke scuriti mah bus ok anh. Tim Locus Online berhasil menemui wakil Bupati Garut, menurutnya pemb...

Partnerbhayangkara-Pontianak - Menjelang Idul Fitri 1446 H yang tinggal beberapa hari, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Masyarakat Madura Asli Nusantara (Madas Nusantara) Provinsi Kalimantan Barat membagikan paket sarung kepada 100 Marbot dan Guru Ngaji, Denga tema "Sedekah Sarung Untuk Marbot Dan Guru Ngaji", Paket sarung tersebut dibagikan sebagai bentuk terimakasih DPW Madas Nusantara Kalbar kepada para Marbot dan Guru Ngaji dalam bertugas selama bulan Ramadhan.  Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama dilaksanakan di sekretariat DPW Madas Nusantara Kalbar pada tanggal 26 Maret 2025, dan tahap kedua dilaksanakan di kediaman Bapak Mastuki Riyadi ketua bidang sosial dan kemanusiaan pada hari ini, 27 Maret 2025. Di Jalan Tabrani Ahmad Gg. Budi Mulya Kel. Sui. Jawi Dalam Pontianak Barat, Kota Pontianak.  Turut hadir para pengurus teras DPW Madas Nusantara Kalbar, Ketua DPD Madas Nusantara Kota Pontianak, Ketua DPK Madas Nusantara se-Kota Pontianak, Para Marbot da...

Partnerbhayangkara-Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6/2/PW.06/III/2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Hadirnya SE Kementerian Ketenagakerjaan tersebut adalah hal baik untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan menjadi teladan untuk tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk pada hari raya. 19 Maret 2025. Point 2 Surat Edaran tersebut MELARANG adanya permintaan dana atau hadian, seperti THR atau sebutan lain,  baik secara individu maupun mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Masyarakat, Perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/penyelenggara negara, yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Larangan tersebut sudah sangat jelas, namun di momen hari raya ini Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan ke publik Acara Mudik bagi pekerja/buruh tanggal 27 dan 28 Maret 2025 d...

Partnerbhayangkara-Garut- Menjawab tuduhan dalam sebuah artikel terkait dugaan pemerasan, AT menyampaikan bantahan tegas dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. “Saya menegaskan informasi tersebut tidak benar dan saya tidak pernah melakukan pemerasan dalam bentuk apa pun terhadap SAM, AM dan DL, apalagi ada nominal Rp.10 juta tidak benar,” ujar AT, Rabu (26/3/2025). Menurutnya, tuduhan yang disampaikan oleh DL melalui platform google site (Kuntara.com) merugikan nama baik dan reputasinya, baik secara pribadi maupun profesional dalam kapasitasnya sebagai jurnalis atau pemilik media. “Tudingan ini sepihak, tanpa bukti kuat, dan merupakan fitnah yang dapat mencemarkan nama baik saya dan media saya. Ini bukan produk berita karena selain mengandung fitnah juga dimuat lewat google site pribadi,” tambahnya. AT menjelaskan, menyebarkan berita fitnah di media sosial berimplikasi hukum bagi pelaku dan bisa dijerat dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi...

Partnerbhayangkar-Garut- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut Jawa Barat mengadakan apel rutin, pada Senin (10/3/2025) bertempat di halaman Kantor KPU Garut. Kegiatan tersebut diikuti oleh Komisioner, seluruh jajaran pegawai baik PNS, PPNPN maupun mahasiswa yang PKL.  Sekertaris KPU Garut Asep Budianto, dalam amanatnya mengingatkan kepada semua pegawai KPU agar tetap fokus bekerja walaupun tahapan kegiatan sudah selesai, “meskipun tahapan sudah selesai kita tidak boleh lengah atau berleha-leha karena masih banyak laporan,kegiatan absensi dan administrasi yang lainnya yang harus di lengkapi” katanya. Selain itu Asep juga meminta kepada pegawai KPU untuk menyelesaikan kewajiban administrasi yang masih tertunda terutama dalam menghadapi proses Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih berlanjut hingga mei mendatang. Dalam Kesempatan itu Asep juga mengingatkan seluruh pegawai untuk mulai menyesuaikan diri dengan kondisi operasional yang kembali normal setelah sebelumn...

Partenrbhayangkara-Jakarta- Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara tagih janji politik saat Kampanye ketika bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta. Salah satunya tentang pendirian BLK (Balai Latihan Kerja) yang banyak dibutuhkan Pekerja informal warga Madura. “Kami memang bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, karena setelah Kampanye Pilgub DKI Jakarta, Ormas Madas Nusantara belum pernah bertemu lagi,” tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH seusai audiensi kepada Wartawan di Balaikota DKI Jakarta. Menjawab pertanyaan wartawan, Jusuf Rizal yang merupakan keturunan Raja Sumenep Madura, Arya Wiraraja itu, mengatakan, pertemuan tersebut salah satu agendanya adalah menagih janji politik Pramono saat kampanye yaitu pendirian BLK untuk meningkatkan kompetensi pekerja sektor informal warga Madura. Pada kesempatan audiensi tersebut, Pramono menyambut dan merespon dengan baik. Ia mempersilahkan anggota Ormas Madas Nusantara agar me...

Partnerbhayangkara-Depok – Bulan Ramadhan telah memasuki fase akhir, namun semangat berbagi yang ditunjukkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Madas Nusantara Depok justru semakin menggelora. Memasuki hari ke-20, mereka kembali turun ke jalan, membagikan ratusan nasi box kepada pengguna jalan yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka. Bukan sekadar memberi, aksi ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang konsisten di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Sejak awal Ramadhan, aksi ini telah menjadi agenda rutin dan terus berkembang seiring waktu. Berbagai titik strategis di Kota Depok, termasuk perempatan jalan utama, kawasan terminal, serta pusat keramaian lainnya, menjadi lokasi utama pembagian nasi box. Pengemudi ojek online, sopir angkot, pedagang kaki lima, hingga masyarakat yang masih dalam perjalanan pulang, menjadi penerima manfaat dari aksi sosial ini. Ketua DPD Madas Nusantara Depok, H. BAIHAKI, menegaskan bahwa konsistensi dalam berbagi adalah bukti nyata bahwa kemanusiaan t...

Partnerbhayangkara-Garut- Praktisi Hukum, Tomi Mulyana, S.H., M.Hum, menanggapi beredarnya pemberitaan terkait dugaan monopoli keuangan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP/BOSP) di PKBM At Taqwa, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, yang diduga dilakukan oleh ketua yayasan sekaligus bendahara di lembaga pendidikan non formal tersebut. Menurut Tomi, eksistensi pengaturan rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Maka, kata Tommy, terdapat pandangan yang mengelompokkannya menjadi dua, yaitu rangkap jabatan dengan jabatan internal dan rangkap jabatan dengan jabatan eksternal.  "Ketika terdapat rangkap jabatan dengan jabatan internal di yayasan, maka hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena tidak mungkin orang yang sama dalam jabatan yang berbeda dapat menganggap hasil pekerjaanya sendiri tidak baik. Pasti orang tersebut menganggap hasil pekerjaanya sudah baik, dengan demikian fungsi dari salah satu jabatan yang dirangkap tersebut akan tereduksi, "u...

Partnerbhayangkara-Kota Kupang - Nasib piluh harus dialami Elson Kondo (46), Warga Kelurahan Oepura RT 008/RW 003, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, akibat PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. ISS - Unilever.  Elson Kondo sendiri diketahui merupakan salah satu Karyawan tetap di PT. ISS - Unilever dengan masa kerja ± 10 tahun lamanya. Lantaran PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak yang diterimanya tersebut, dirinya kini harus menanggung banyak kerugian, sebab dia merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. Betapa tidak, penderitaannya itu kian diperparah akibat Haknya untuk dapat menerima pesangon tak kunjung dibayarkan oleh PT. ISS - Unilever hanya dengan alasan bahwa dirinya telah mangkir dari panggilan selama 5 hari kerja untuk menghadap Pimpinan Cabang PT. ISS - Unilever di Bali yang beralamat di Jl. Bedugul no. 37b sidakarya Denpasar Selatan, tanpa adanya biaya akomodasi perjalanan dari pihak perusahaan sepeserpun. Elson Kondo yang di...

Partnerbhayangkara-Garut- Peredaran obat terlarang jenis tramadol dan eksimer kian meresahkan masyarakat. Obat yang seharusnya hanya digunakan dengan resep dokter ini, kini dengan mudah diperjualbelikan secara ilegal, bahkan menyasar kalangan remaja dan pelajar. Berdasarkan pantauan di lapangan, tramadol dan eksimer banyak beredar di sejumlah wilayah melalui jaringan pengedar maupun toko. Harga yang murah dan efek halusinasi membuat obat-obatan ini menjadi incaran bagi mereka yang mencari sensasi, tanpa menyadari dampak bahaya jangka panjang bagi kesehatan. Salah seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan menyebutkan, di Kawasan Taman Maktal - Teras Cimanuk, Garut Kota, Jawa Barat, diduga menjadi tempat transaksi obat berbahaya tersebut. "Obat-obatan ini sudah menjadi rahasia umum, area taman Maktal dan Teras Cimanuk sekarang bukan lagi tempat yang aman," katanya, Selasa (18/5/2025). Sumber juga menyebutkan, toko milik BJ yang biasa menjual obat jenis G pindak ke seberan...

Partnerbhayangkara-Majalengka- Kepala Desa Mindi, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Firman diduga telah menjual belikan proyek yang bersumber dari Dana Desa ( DD ) senilai Rp. 60 juta dengan cara meminta uang dulu kepada pengusaha.  Lebih parahnya, Kades Firman menjual proyek DD tahun 2025 yang uang untuk membereskan pekerjaan proyek pipanisasi tahun 2024, yang sempat tertunda karena uangnya sudah habis atau digondol pengusaha dan pekerjaannya tidak selesai.  "Terpaksa Kades Firman menjual proyek anggaran untuk DD tahun 2025, jika tidak menjual proyek pekerjaan pipanisasi akan mangkrak, "Ungkap sumber yang minta namanya tidak ditulis  Masih kata sumber, seandainya persoalan ini dibiarkan jelas akan menimbulkan masalah besar kalau dibiarkan terus begini bisa terjadi dugaan korupsi Kades, Sumber meminta pihak terkait yakni Camat, Inspektorat dan APH, agar segera turun tangan untuk memeriksa keuangan bantuan angggaran dana desa ( DD ) tahun 2024, di kemanakan uan...

Partnerbhayangkara-Jakarta- Memasuki hari ke 13 bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Organisasi Pers Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Jakarta Barat dan Media Independen Online Indonesia (MIO'I) DPC Jakarta Barat serta Dragon Law Firm menggelar Buka Puasa Bersama di Taman Semanan Indah RW 011 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kamis (13/03/2025).  Acara buka puasa bersama yang digagas H. Wawan selaku Ketua FWJI Korwil Jakarta Barat ini, dihadiri oleh ratusan awak media yang tergabung dalam FWJI dan MIO'I, sebagai ajang silaturahmi dan santunan, "Tujuan acara buka puasa bersama kita gelar untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan rasa kebersamaan, memupuk rasa kepedulian antar sesama dan menambah keakraban antara awak media" ujarnya. Lebih lanjut, H. Wawan mengatakan sangat bersyukur masih diberikan kesempatan berkumpul di tengah bulan suci ramadhan dan mengucap rv terimakasihnya kepada Dewan Pertimbangan Golkar Jakarta Barat Lana...

Partnerbhayangkara-Garut- Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut telah menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan jogging track di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Garut. Penghentian kasus ini dilakukan karena terduga koruptor telah mengembalikan uang ke kas daerah. Menurut surat yang disampaikan kepada pelapor, Kejari Garut menyatakan bahwa kerugian keuangan negara lebih kecil dari biaya penanganan perkara. Namun, pelapor kasus tersebut, Asep, merasa aneh dengan keputusan Kejari Garut tersebut. "Kok kerugian keuangan negara dari jogging track sebesar Rp 313 juta dianggap lebih kecil dari biaya penanganan perkara? Sedangkan biaya penanganan perkara korupsi di Kejaksaan hanya Rp 200 juta," tanya Asep, (13/3/2025).  Disisi lain, Inspektorat Kabupaten Garut menyatakan setuju dengan keputusan Kejari Garut untuk menghentikan penanganan kasus korupsi tersebut. "Temuan Audit investigasi dapat diselesaikan dengan mengembalikan kerugian sepakat, karena ada Mo...

Partnerbhayangkara-Garut- Wakil Bupati (Wabup) Garut, Putri Karlina, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Wanaraja, Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Rabu (12/3/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang Hari Raya Idulfitri. Putri menjelaskan, di pekan kedua Ramadan ini sengaja mendatangi Pasar Wanaraja untuk mengecek ketersediaan dan harga bapokting seperti beras, telur, daging sapi, daging ayam, dan minyak goreng. "Di pekan kedua Ramadan ini, saya kembali mendatangi pasar untuk mengecek harga pokok penting seperti beras, telur, daging sapi, ayam, dan minyak," jelasnya. Ia menyebutkan, bahwa stok bapokting di Pasar Wanaraja masih dalam kondisi aman, meskipun terdapat fluktuasi harga. Secara umum harga bapokting masih stabil, bahkan beberapa komoditas seperti cabai rawit mengalami penurunan harga. "Untuk memastikan bahwa stok di lapangan aman dan untuk memastikan bahwa fluktuasi m...

Partnerbhayangkara-Garut- Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Cibalong, Joni Sulaeman, mengklarifikasi terkait keberadaan sejumlah drum aspal di belakang rumahnya.  Menurut Joni, aspal tersebut bukan sisa proyek Bankeu 2024 melainkan persiapan untuk pembangunan jalan yang akan datang.  "Itu salah satu persiapan untuk pembangunan jalan Cigerentel di ke-RT 02 RW 04 yang memang sangat diharapkan oleh warga masyarakat," ujar Joni, Selasa (11/3/2025).  Sebelumnya, tambah Joni, Ia bersama BPD, RT/RW dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah pengadaan aspal tersebut.  "Sesuai musyawarah yang melibatkan BPD juga RT RW dan para tokoh Desa Mekarwangi, menyepakati pembelian aspal menggunakan dana talang sebelum dana desa cair. Dana itu dari tokoh yang peduli percepatan pembangunan, mengingat jalan Cigerentel yang akan dibangun ini jalur ke pemakanan warga atau TPU," ungkapnya. Joni menegaskan, pembelian aspal dilakukan lebih awal agar meringankan mobilisasi dan mempercepat wakt...

Partnerbhayakara-Jakarta- Tindakan memalukan terjadi di tubuh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri). Sembilan personel Subdit II Direktorat Reserse Narkoba terlibat aksi pemerasan terhadap seorang pengguna narkoba, bahkan memaksa korban mengajukan pinjaman online (pinjol) demi memenuhi tuntutan uang damai. Tegas dan tanpa kompromi, Polda Kepri menjatuhkan sanksi berat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dipimpin Kombes Pol Tri Yulianto pada Jumat (7/3). Hasilnya, dua oknum polisi dipecat dengan tidak hormat (PTDH), sementara tujuh lainnya dijatuhi sanksi demosi. "Sudah jelas, ada yang PTDH dan ada yang demosi," ujar Kepala Bidang Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyat, di Batam, Sabtu (8/3). Kasus ini mencuat setelah seorang perwira, Kompol CP, terbukti meminta uang damai sebesar Rp20 juta kepada pengguna narkoba. Ketika korban tidak sanggup membayar, oknum polisi ini justru meminta identitas korban untuk didaftarkan sebagai nasabah pinjaman ...

Partnerbhayangkara-Garut- Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, diduga menimbun aspal sisa proyek jalan. Diketahui, aspal sebanyak 8 drum itu disimpan dibelakang rumah kepala desa dengan ditutupi terpal berwana biru.  Dari informasi yang dihimpun, aspal tersebut merupakan sisa proyek jalan yang dikerjakan sekitar tiga bulan lalu atau akhir tahun 2024, dengan nilai biaya Rp.1.500.000.000 yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024. Kepala Desa Mekarwangi, Joni Suleman, ketika hendak ditemui di kantor desanya, Senin (10/3/2025), sedang tidak ada. Begitu juga saat dihubungi lewat telepon dan chat whatsapp tidak merespon.   Sementara hasil pengerjaan pengaspalan jalan yang dibiayai dana Bankeu tersebut diduga kurang berkualitas karena pemakaian aspal kurang maksimal. "Seharusnya aspal yang disimpan itu diterapkan agar kualitasnya lebih bagus, eh ini malah ditimbun," ujar sumber. Karena itu sumber meminta kepada ...

Partnerbhayangkara-Garut – Wakil Bupati Garut meninjau Joging Track SOR Ciateul Garut setelah muncul video tantangan melakukan olah raga dan memanfaatkan tempat olah raga yang dibangun dengan uang milyaran melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Garut. Melalui akun tiktok @tehputri.karlina dengan nama WAKIL BUPATI GARUT, Putri mengupload foto dirinya sedang di Lokasi Joging Track pada Minggu, (9/3/2025). “Minggu (9/3/25), Wakil Bupati Garut, Bu Putri Karlina, meninjau kondisi track jogging di SOR Ciateul yang kini terabaikan dan terbengkalai,” tulus akun WAKIL BUPATI GARUT, Minggu (9/3/2025). Menurut Putri, Fasilitas olahraga seharusnya menjadi ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas dan menjaga kesehatan, bukan sekadar infrastruktur yang dibiarkan tanpa perawatan. “SOR ini membutuhkan perawatan dan revitalisasi fasilitas publik agar masyarakat Garut dapat menikmati sarana olahraga yang layak dan aman. Ini bukan sekadar soal estetika, tetapi juga tentang mendukung gay...

Partnerbhayangkara-Kalbar- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Masyarakat Madura Asli Nusantara (Madas Nusantara) Provinsi Kalimantan Barat, mengapresiasi sikap Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang berani pasang badan terhadap nasib ribuan guru honorer yang terancam akan dirumahkan, sebagai imbas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut H. Ahmad Bustomi Ketua DPW Madas Nusantara Kalbar mengatakan bahwa sikap yang diambil Gubernur Norsan dengan melakukan pembayaran honor kepada tenaga pendidik non-ASN melalui dana BOS, tidak dimaksudkan untuk menentang pemerintah pusat atau mengangkangi perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, melainkan hanya untuk menyelamatkan nasib para guru honorer yang notabene selama ini sudah ikut berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di daerah Kalimantan barat. Kata Bustomi kepada media ini. Sabtu (08/03/2025). “Pengambilan Keputusan yang dimaksud bukan mengangkat honorer jadi ASN, akan tetapi menerusk...

Partnerbhayangkara-Garut - Murdiana, warga Kondang Rege, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, mengalami penganiyaan oleh rekan seprofesinya, pada Jum'at (07/3/2025), sekira pukul 17.30 WIB, di Kp. Citis (belakang Hotel Harmoni) Kelurahan Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler.  Kejadiannya bermula saat pelapor (korban) akan menyelesaikan permasalahan dengan Fajar (terlapor), di Kp. Citiis (belakang hotel Harmoni) tentang permasalahan kosumen yang membeli sepeda motor, yang jadi membelinya kepada Murdiana (pelapor) tidak kepada Fajar.  Pada saat tiba di TKP, korban melihat Fajar bersama tiga temannya, yaitu Kartiwa, Rama dan Acam. Setelah itu, pelapor dan Fajar (terlapor) ngobrol tentang konsumen yang membeli motor, tetapi Fajar malah emosi dan langsung menghajar Murdiana hingga mengalami luka lecet bagian bibir bawah dan luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, "Fajar emosi dan langsung memukul saya sebanyak 3 kali kearah wajah,"kata Murdiana. Atas kejadian itu, Murdiana...

Partnerbhayangkara-Batam- Ketua Umum Ormas Masyarakat Asli Madura (Madas) Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH menyebutkan jika Ormas Madas Nusantara hadir untuk mendidik SDM (Sumberdaya Manusia) berkualitas. Turut mempersiapkan generasi Emas 2045. Bukan organisasi preman. Hal tersebut disampaikannya Jusuf Rizal di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjawab pertanyaan Wartawan terkait banyaknya Ormas Preman yang dinilai menghambat pembangunan sehingga beberapa investor hengkang dari Indonesia, seperti Sanex (Jepang), dll. “Kami mendirikan Ormas Madas Nusantara sebagai bagian dari ibadah dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar —mengajak kepada kebaikan dan melawan keburukan. Karena itu justru kami membantu pemerintah dalam Membangun Indonesia, Menjaga Negeri,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak trah Arya Wiraraja (Raja Sumenep) itu. Menurutnya dewasa ini memang ormas banyak tumbuh seperti Jamur dimusim hujan. Sudah ada ratusan ribu, baik lokal, nasional maupun internasional. Ini akibat revolusi ...

Partnerbhayangkara-Medan- Satresnarkoba Polrestabes Medan dan Polsek jajaran menggerebek 8 lokasi yang selama ini dijadikan sebagai sarang narkoba atau tempat penyalahgunaan narkoba pada Kamis (6/3/2025) siang. Penggerebekan yang dilakukan secara serentak itu menyasar lokasi sarang narkoba di Kecamatan Kutalimbaru, Medan Helvetia, Pancur Batu, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Tuntungan, Medan Sunggal dan Delitua. “Kegiatan (penggerebekan) ini dilakukan secara serentak oleh penyidik Satresnarkoba Polrestabes Medan dan Polsek jajaran,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan dalam keterangan tertulisnya di Medan, Jumat (7/3/2025). Ia menegaskan, penggerebekan Ini merupakan komitmen Polri dalam upaya memberantas dan menekan penyebaran bahaya narkoba. “Kita berupaya agar praktek (penyebaran & penyalahgunaan) serupa benar-benar tidak terulang, untuk itu peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan,” ucap Gidion. Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP To...

Partnerbhayangkara-Garut- Viral, seorang ibu di Garut curhat anaknya yang masih kecil diduga korban pelecehan seksual (asusila) oleh kakek temannya melalui akun media sosial Facebook PERMANA NUR HIDAYATULLAH. Pasalnya ia menceritakan anaknya yang mengalami sakit di daerah kemaluannya dengan wajah sedih dan menangis. Ibu dari seorang anak yang masih kecil (dibawah umur) ini mendengarkan keluhan anaknya yang mengalami kesakitan pada bagian kemaluannya. Setelah mendengar keluhan anaknya itu, dengan wajah sedih dan di upload melalui media sosial Facebook sampai Part 10. dia juga menceritakan kronologi mulai dari mencari tahu kepada tetanga hingga mengetahui penyebab sakitnya pada bagian kemaluan anaknya yang dibawah umur tersebut. “Awalmulanya tangal 16 Januari 2025 jam 12.00 WIB anaknya mengeluh dan merasakan kesakitan pada bagian kemaluannya, sambil menangis. Selanjutnya ibu tersebut membuka celananya, dan mendoakan karena bapaknya tidak ada di rumah sedang mencari nafkah di kota,” Lalu,...

Partenbhayangkaran-Jukaharjo - 5 maret 2025 – BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak pekerja dengan memberikan kemudahan melalui layanan khusus klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan PT Sritex yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah ini merupakan wujud nyata hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan kesejahteraan pekerja di tengah situasi sulit sekalipun. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo dalam kunjungannya meninjau layanan yang dibuka di dalam PT Sritex tersebut menyampaikan bahwa layanan yang diberikan ini merupakan wujud kepedulian dalam melihat kondisi yang saat ini sedang terjadi. "BPJS Ketenagakerjaan turut prihatin atas kondisi yang dialami oleh PT Sritex yang berujung pada PHK terhadap ribuan pekerjanya. Sebagai bentuk hadirnya negara dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, kami pastikan bahwa seluruh karyawan PT Sritex akan mendapatkan hak mereka, khususnya dalam pencairan JHT dan J...

Partnerbhayangkara-Batam- Hartonto, Direktur pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala) Kementerian Perhubungan mengatakan masalah perizinan Kapal KM. Tutuk Batam yang akan keluar dari Pelabuhan Indonesia menuju Malaysia sudah disetujui yang ditanda tangani Kepala KSOP Batam, Bharto.  “Prinsip sudah ada keputusan, bahwa masalah ini selesai dengan baik sesuai pemohonan PKKA dan di tandatagani oleh KSOP Batam. Silahkan konfirmasi ke KSOP Batam” tegas Dirlala, Hartanto ketika dikonfirmasi wartawan melalui WA di Batam. Dengan adanya pernyataan Dirlala, Hartanto maka kasus yang sempat jadi sorotan media di Batam sudah selesai. Sebelumnya sempat jadi polemik tentang ditolaknya permohonan izin keluar Kapal MT. Tutuk yang mau keluar dari Indonesia karena sudah tidak berbendera Indonesia lagi. Atas masalah tersebut, Dirlala Hartanto bergerak cepat sebelum menjadi isu negatif, seolah pemilik Kapal dihambat, dipimpong dan dipersulit. Kemudian menggelar Rapat gabungan dengan para pih...