Ketika Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai "tender politik" Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan IDNFinancials pada 23 Juli 2026, perhatian masyarakat tidak lagi semata tertuju pada manfaat program tersebut.
PartnerBhayangkara.id, 26 Juli 2026
Satu frasa dapat mengubah cara publik memandang sebuah kebijakan negara. Ketika Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai "tender politik" Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan IDNFinancials pada 23 Juli 2026, perhatian masyarakat tidak lagi semata tertuju pada manfaat program tersebut. Sebaliknya, perdebatan bergeser ke wilayah komunikasi politik, legitimasi kebijakan, serta hubungan antara program kesejahteraan sosial dan kepentingan politik. Kontroversi ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan modern, pilihan kata seorang pejabat dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sebuah program yang dibiayai oleh uang rakyat.
Secara normatif, MBG dirancang sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa investasi pada pemenuhan gizi merupakan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Berbagai pidato Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye hingga awal masa pemerintahannya menempatkan MBG sebagai fondasi pembangunan manusia, bukan sekadar program bantuan konsumtif. Oleh karena itu, konsistensi komunikasi publik menjadi bagian penting dari keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Dalam ilmu komunikasi politik, sebuah kebijakan publik tidak hanya dinilai dari kualitas pelaksanaannya, tetapi juga dari narasi yang menyertainya. Pesan yang tidak konsisten antarpejabat berpotensi menimbulkan disonansi komunikasi. Ketika pemerintah membangun narasi bahwa MBG merupakan investasi sosial untuk masa depan bangsa, sementara seorang pejabat menyebutnya sebagai "tender politik", publik dihadapkan pada dua pesan yang dapat dipahami secara berbeda. Disonansi semacam ini membuka ruang bagi munculnya spekulasi, polemik, bahkan polarisasi opini di tengah masyarakat.
Persoalan berikutnya terletak pada makna frasa "tender politik" itu sendiri. Dalam praktik administrasi negara, istilah "tender" lazim dipahami sebagai mekanisme pengadaan barang dan jasa. Sementara dalam kajian politik, istilah tersebut bukan merupakan terminologi baku. Oleh sebab itu, penggunaan frasa tersebut menimbulkan ambiguitas. Sebagian orang dapat memaknainya sebagai bentuk komitmen politik Presiden terhadap janji kampanyenya. Sebagian lainnya dapat mengartikannya sebagai investasi politik yang diharapkan menghasilkan keuntungan elektoral atau peningkatan legitimasi pemerintah. Ada pula yang menafsirkan bahwa program tersebut memiliki dimensi distribusi sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan politik. Beragam penafsiran inilah yang seharusnya diantisipasi oleh setiap pejabat publik sebelum menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.
Dalam kajian kebijakan publik, komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi program. George C. Edwards III, salah satu pakar implementasi kebijakan, menempatkan komunikasi sebagai faktor utama keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Program yang dirancang dengan baik sekalipun dapat menghadapi resistensi apabila pesan yang diterima publik tidak jelas atau saling bertentangan. Oleh karena itu, konsistensi komunikasi bukan sekadar persoalan pencitraan, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Kontroversi tersebut menjadi semakin sensitif karena MBG merupakan program dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Nilai anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun menjadikan program ini sebagai salah satu belanja publik terbesar dalam APBN. Besarnya dana tersebut secara otomatis meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program. Dalam kondisi seperti itu, setiap pernyataan pejabat akan memperoleh perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan program-program berskala kecil.
Dalam perspektif ekonomi politik, besarnya anggaran negara memang selalu mengandung dua dimensi sekaligus. Di satu sisi, anggaran merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Di sisi lain, anggaran juga memiliki konsekuensi politik karena keberhasilan maupun kegagalannya akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun, pengakuan bahwa suatu program memiliki dampak politik tidak serta-merta berarti program tersebut disusun semata-mata untuk tujuan politik. Perbedaan inilah yang perlu dijelaskan secara cermat agar tidak terjadi penyederhanaan persoalan.
Perdebatan mengenai MBG juga berkembang karena pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa media nasional melaporkan adanya keluhan mitra penyedia makanan terkait mekanisme pembayaran, persoalan distribusi logistik, kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Setiap kasus tersebut memerlukan evaluasi yang objektif berdasarkan hasil investigasi dan audit, bukan sekadar asumsi ataupun generalisasi. Sebuah program nasional yang menjangkau jutaan penerima manfaat hampir pasti menghadapi persoalan implementasi, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah memperbaiki kelemahan tersebut secara terbuka dan akuntabel.
Pada titik inilah komunikasi pejabat publik menjadi faktor yang sangat menentukan. Kepala lembaga negara seharusnya memusatkan perhatian pada penyampaian indikator keberhasilan program, capaian penerima manfaat, mekanisme pengawasan, sistem pengendalian mutu, transparansi anggaran, serta langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan. Informasi semacam itu jauh lebih dibutuhkan masyarakat dibandingkan penggunaan istilah-istilah yang dapat memicu kontroversi. Dalam era media digital, satu kalimat yang multitafsir dapat menyebar dalam hitungan menit dan membentuk persepsi yang sulit dikoreksi meskipun klarifikasi telah disampaikan kemudian.
Kajian mengenai agenda setting dan framing dalam ilmu komunikasi menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi sangat memengaruhi isu apa yang dianggap penting. Ketika istilah "tender politik" menjadi tajuk utama berbagai pemberitaan, perhatian publik secara otomatis bergeser dari substansi program menuju kontroversi pernyataan pejabat. Akibatnya, diskusi mengenai peningkatan kualitas gizi, penurunan angka stunting, maupun dampak ekonomi lokal menjadi kurang mendapatkan ruang dibandingkan polemik politik yang muncul.
Dalam perspektif demokrasi, kritik terhadap komunikasi pemerintah merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik yang sehat. Namun demikian, kritik juga harus tetap dibangun di atas data yang dapat diverifikasi. Tidak setiap kesalahan komunikasi dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa sebuah program memiliki motif politik tertentu. Demikian pula sebaliknya, pemerintah tidak dapat mengabaikan kritik hanya dengan menyatakan bahwa publik salah memahami maksud pernyataan pejabat. Tanggung jawab membangun komunikasi yang jelas tetap berada pada penyelenggara negara.
Karena itu, evaluasi terhadap MBG semestinya dilakukan melalui ukuran yang objektif. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah angka stunting berhasil menurun, apakah status gizi anak meningkat, apakah distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan, apakah mekanisme pengadaan berlangsung secara transparan, apakah pengawasan berjalan efektif, serta apakah setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Indikator-indikator tersebut jauh lebih relevan dibandingkan sekadar memperdebatkan satu frasa yang memicu kontroversi.
Ke depan, pemerintah perlu memperkuat tata kelola komunikasi publik melalui pedoman komunikasi yang lebih terintegrasi antar-kementerian dan lembaga. Setiap pejabat yang menjadi wajah sebuah program strategis nasional harus memahami bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi administratif, sosial, ekonomi, dan politik. Kesalahan memilih diksi dapat menggerus kepercayaan masyarakat, sementara komunikasi yang konsisten mampu memperkuat legitimasi kebijakan sekalipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.
Kontroversi mengenai istilah "tender politik" menjadi pelajaran bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat. Faktor yang sama pentingnya adalah kemampuan pemerintah menjaga konsistensi pesan, membangun transparansi, menyediakan data yang dapat diuji, serta membuka ruang evaluasi yang objektif. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas, kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang tidak ternilai. Tanpa kepercayaan, kebijakan terbaik sekalipun akan terus diperdebatkan. Sebaliknya, dengan komunikasi yang jernih, transparansi yang kuat, dan evaluasi yang berbasis bukti, Program Makan Bergizi Gratis memiliki peluang lebih besar untuk dinilai sebagai investasi sosial yang benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa, bukan sekadar menjadi objek polemik politik sesaat.
Sumber: Dwi Taufan Hidayat