Di tengah keluhan panjang mengenai rendahnya kesejahteraan dosen di berbagai daerah, publik dikejutkan oleh pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi pada 21 Juli 2026. Ia mengungkapkan bahwa penghasilan guru besar di UGM dapat mencapai Rp50 juta per bulan.
PartnerBhayangkara.id,- 26 Juli 2026
Di tengah keluhan panjang mengenai rendahnya kesejahteraan dosen di berbagai daerah, publik dikejutkan oleh pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi pada 21 Juli 2026. Ia mengungkapkan bahwa penghasilan guru besar di UGM dapat mencapai Rp50 juta per bulan. Angka tersebut segera menjadi perbincangan luas. Sebagian masyarakat menganggap kesejahteraan dosen ternyata sudah sangat baik, sementara kalangan akademisi justru melihatnya sebagai potret yang tidak dapat digeneralisasi. Di balik angka yang mengesankan itu, tersimpan persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan, yakni ketimpangan sistem penggajian dosen dan stagnasi kebijakan negara dalam menghargai profesi akademik.
Pernyataan Ova Emilia sebenarnya tidak sedang membanggakan besarnya penghasilan dosen, melainkan menjelaskan bagaimana sistem remunerasi di UGM bekerja. Dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi, ia menjelaskan bahwa penghasilan dosen dibangun di atas tiga pilar, yakni gaji pokok beserta tunjangan melekat, tunjangan jabatan sesuai tanggung jawab akademik, serta insentif berbasis kinerja. Dengan skema tersebut, dosen tidak hanya memperoleh pendapatan berdasarkan pangkat dan masa kerja, tetapi juga atas produktivitas tridarma, capaian penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, hingga kontribusi terhadap institusi.
Rincian yang dipaparkan memperlihatkan bahwa tenaga pengajar memperoleh penghasilan sekitar Rp21 juta per bulan, asisten ahli sekitar Rp25 juta, lektor berkisar Rp33 hingga Rp34 juta, lektor kepala sekitar Rp38 hingga Rp39 juta, sedangkan guru besar berada pada kisaran Rp45 hingga Rp50 juta. Namun angka tersebut merupakan total remunerasi atau take home pay yang dipengaruhi berbagai komponen penilaian kinerja. Dengan kata lain, angka Rp50 juta bukanlah gaji pokok sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Kesalahpahaman inilah yang kemudian memunculkan persepsi seolah-olah seluruh dosen di Indonesia menikmati tingkat kesejahteraan yang sama.
Padahal realitas pendidikan tinggi Indonesia jauh lebih kompleks. UGM merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan, aset, dan sistem remunerasi. Kondisi tersebut berbeda dengan banyak perguruan tinggi negeri berstatus Badan Layanan Umum maupun satuan kerja, apalagi perguruan tinggi swasta yang sangat bergantung pada kemampuan keuangan yayasan dan jumlah mahasiswa. Tidak semua kampus memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menerapkan sistem remunerasi seperti UGM. Karena itu, menjadikan penghasilan dosen UGM sebagai representasi nasional merupakan penyederhanaan yang berpotensi menyesatkan opini publik.
Di sinilah letak paradoks yang sesungguhnya. Di satu sisi, sebagian kampus unggulan berhasil membangun sistem penghargaan berbasis kinerja yang relatif kompetitif. Namun di sisi lain, negara masih mempertahankan instrumen kesejahteraan formal yang telah tertinggal jauh oleh perkembangan ekonomi. Dalam sidang yang sama, Ova Emilia mengungkapkan bahwa tunjangan fungsional dosen masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007. Artinya, selama hampir dua dekade belum terjadi pembaruan yang signifikan terhadap besaran tunjangan tersebut.
Fakta itu menjadi ironi tersendiri. Guru besar sebagai jabatan akademik tertinggi masih menerima tunjangan fungsional sekitar Rp1,35 juta per bulan berdasarkan regulasi lama. Nilai tersebut mungkin dianggap memadai ketika aturan diterbitkan pada 2007, tetapi jelas mengalami penurunan daya beli setelah hampir dua puluh tahun dilalui dengan berbagai perubahan ekonomi, inflasi, kenaikan biaya hidup, hingga meningkatnya kebutuhan penelitian. Yang berubah adalah tuntutan terhadap dosen, sedangkan penghargaan negara melalui tunjangan fungsional praktis berjalan di tempat.
Persoalan kesejahteraan dosen memang tidak dapat diukur hanya melalui besaran penghasilan. Dunia akademik memiliki karakter yang berbeda dengan profesi lain. Seorang dosen dituntut mengajar, membimbing mahasiswa, menghasilkan penelitian bermutu, mempublikasikan artikel pada jurnal bereputasi internasional, membangun jejaring kolaborasi global, memperoleh hibah penelitian, menghasilkan inovasi, hingga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh tanggung jawab tersebut membutuhkan waktu, energi, dan sumber daya yang tidak sedikit. Ketika dukungan finansial tidak berkembang seiring meningkatnya beban kerja akademik, maka produktivitas ilmiah nasional ikut menghadapi tantangan.
Kondisi ini menjelaskan mengapa isu kesejahteraan dosen terus muncul meskipun terdapat sejumlah kampus yang telah menerapkan remunerasi tinggi. Persoalan utamanya bukan sekadar besarnya pendapatan di beberapa universitas, melainkan belum meratanya sistem penghargaan akademik di seluruh Indonesia. Dosen pada perguruan tinggi dengan kapasitas fiskal terbatas sering kali tidak memiliki kesempatan menikmati skema remunerasi yang sama. Akibatnya muncul kesenjangan yang cukup lebar antarkampus, bahkan di antara dosen dengan jabatan akademik yang setara.
Dalam perspektif tata kelola pendidikan tinggi, sistem remunerasi berbasis kinerja sebenarnya merupakan langkah yang patut diapresiasi. Model tersebut mendorong budaya akademik yang lebih produktif karena penghargaan diberikan berdasarkan kontribusi nyata terhadap institusi. Akan tetapi, keberhasilan sistem tersebut tetap memerlukan fondasi berupa gaji pokok dan tunjangan yang memadai. Remunerasi tidak boleh menjadi alat untuk menutupi lemahnya kebijakan dasar mengenai kesejahteraan dosen. Jika fondasi tersebut rapuh, maka ketimpangan akan tetap muncul meskipun sebagian kampus mampu memberikan insentif tinggi.
Sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi juga membuka ruang refleksi yang lebih luas mengenai arah kebijakan pendidikan tinggi nasional. Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada pembangunan infrastruktur kampus, peningkatan jumlah publikasi, dan posisi universitas dalam pemeringkatan internasional. Namun jauh lebih sedikit perhatian diberikan kepada kebijakan yang menyangkut kesejahteraan dosen sebagai aktor utama penghasil ilmu pengetahuan. Padahal kualitas universitas tidak pernah berdiri sendiri. Di balik setiap inovasi, publikasi, dan lulusan berkualitas selalu ada dosen yang bekerja di ruang kelas, laboratorium, maupun lapangan penelitian.
Usulan Ova Emilia mengenai penambahan kuota sertifikasi dosen, peninjauan kembali besaran tunjangan fungsional, dan kenaikan gaji pokok menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui satu kebijakan saja. Diperlukan reformasi yang menyeluruh agar sistem penghargaan terhadap profesi dosen mampu mengikuti perubahan zaman. Sertifikasi harus dipercepat agar tidak menimbulkan antrean panjang. Tunjangan fungsional perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Sementara gaji pokok harus mampu memberikan kepastian kesejahteraan tanpa bergantung sepenuhnya pada insentif berbasis kinerja.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Meningkatkan kesejahteraan ratusan ribu dosen tentu memerlukan anggaran besar. Namun pendidikan tinggi bukanlah sektor konsumtif yang hanya menghabiskan belanja negara. Penguatan kesejahteraan dosen merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan daya saing nasional. Negara-negara yang berhasil membangun ekosistem riset umumnya menempatkan dosen dan peneliti sebagai aset strategis, bukan sekadar aparatur yang menjalankan rutinitas birokrasi.
Karena itu, perdebatan mengenai angka Rp50 juta seharusnya tidak berhenti pada rasa kagum atau kecemburuan sosial. Angka tersebut hanyalah bagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa regulasi mengenai tunjangan fungsional dapat bertahan hampir dua puluh tahun tanpa penyesuaian berarti, sementara tuntutan terhadap profesi dosen terus meningkat. Mengapa kualitas pendidikan tinggi dituntut semakin kompetitif di tingkat global, tetapi instrumen penghargaan negara terhadap tenaga akademik berkembang jauh lebih lambat daripada kebutuhan zaman.
Pernyataan Ova Emilia akhirnya membuka tabir bahwa persoalan kesejahteraan dosen tidak sesederhana besar atau kecilnya penghasilan. Di balik angka Rp50 juta terdapat sistem yang hanya dapat diterapkan oleh sebagian kecil perguruan tinggi. Sementara di balik tunjangan fungsional yang tidak berubah selama hampir dua dekade tersimpan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk membangun kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Masa depan pendidikan tinggi Indonesia pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh seberapa tinggi gaji di satu kampus, melainkan oleh kemampuan negara menciptakan sistem kesejahteraan yang layak, merata, dan mampu menjaga martabat profesi dosen sebagai pilar utama kemajuan ilmu pengetahuan.
Sumber: Dwi Taufan Hidayat