Partnert Bhayangkara

Partnerbhayangkara-SUMBA TIMUR, - Ditengah derasnya arus perubahan zaman, masyarakat Desa Tandula Jangga, Kabupaten Sumba Timur, memilih untuk menjaga warisan leluhur mereka. Perbukitan yang luas, kuda-kuda berlarian, serta rumah berpuncak atau Uma Mbatangu jadi pemandangan sehari-hari masyarakat Desa Tandula Jangga. ‎ ‎Meski hidup di tengah budaya yang kental, mereka tetap butuh pengakuan agar keberadaan mereka sah di mata hukum. Untuk itulah, penting bagi mereka mensertipikatkan tanah ulayatnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Staf Khusus Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, bahwa; sertipikasi tanah ulayat adalah langkah penting agar adat tidak hilang ditelan waktu. ‎ ‎“Pendaftaran tanah ulayat ini bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk memastikan hak-hak masyarakat hukum adat tetap lestari. Negara hadir agar warisan tanah leluhur tidak hilang, tidak diklaim pihak luar, dan tetap menjadi identitas budaya ma...

Partnerbhayangakara-Garut- Proyek pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SDN 2 Karyamukti, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, kembali menuai kritik. Pekerjaan senilai Rp275 juta yang dilaksanakan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini disorot karena penggunaan material yang dinilai tidak sesuai standar. Sejumlah pihak menyoroti penggunaan pasir Cilaki yang dianggap tidak jelas lisensi kualitasnya. Selain itu, proyek dengan jangka waktu 100 hari kalender kerja ini juga disebut-sebut menggunakan batu bulat yang secara teknis tidak dianjurkan untuk konstruksi bangunan sekolah. Panitia pembangunan/P2SP, membenarkan pemakaian pasir Cilaki. Mereka beralasan pasir tersebut berkualitas baik untuk pembangunan. Sementara itu, Kepala SDN 2 Karyamukti, Yuni Mulyani, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, juga turut membenarkan keterangan panitia pembangunan. Namun, terkait tudingan penggunaan batu bulat, Yuni membantah. Ia menegaskan batu yang dipakai terlebih dahulu dipecahka...

Partnerbhayangkara-Jakarta- Sepertinya perjuangan panjang Bapak Legiman Pranata dalam mencari keadilan atas kasus penyerobotan lahan oleh oknum anggota DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus, dengan dugaan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda masih menemui jalan buntu.  ‎ ‎Padahal, Bapak Legiman sudah mengirimkan surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan berharap laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dapat disikapi secara tegas oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. ‎ ‎Alih-alih menemukan kepastian hukum, ironisnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit via WA, Senin (22/8-2025), justru memberikan nomor HP WA Irjen Pol Abdul Karim (Kadiv Propam) pada Bapak Legiman tentunya agar bisa berkoordinasi langsung dengan Kadiv Propam tersebut.  ‎ ‎Harapan Legiman agar masalahnya ditangani dengan cepat serta tidak berbelit belit, setelah adanya Karowaprop Brigjen Agus Wijayanto yang diarahkan Kadiv Propam menyatakan akan mendatangkan lima personilnya yang di p...

Partnerbhayangkara-Jakarta - Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) mengecam tindakan represif Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden kepada wartawan CNN karena bertanya soal keracunan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) kepada Presiden Prabowo Subianto. “Tindakan represif Biro Pers Istana itu telah mengkebiri demokrasi dan kebebasan pers. Itu cara otoriter untuk membungkam dan membonsai sikap kritis pers. Hal seperti itu juga melecehkan pers. Harus dilawan,” tegas Ketua Umum PWMOI, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH, Relawan Prabowo itu kepada media di Jakarta.  Hal tersebut disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak menanggapi pertanyaan media terkait Biro Pers Istana Cabut Kartu Wartawan CNN Usai bertanya kepada Prabowo soal Keracunan Program MBG. LiraNews.com LOGO NEWS EDITORIAL OPINI EKONOMI & BISNIS HUMANIORA OASE HIBURAN FIGUR LSM DAN ORMAS CHANNEL Home  LSM DAN ORMAS PWMOI Kecam Tindakan Represif Biro Pers Istana Kepada Wartawan CNN JR: Itu B...

Partnerbhayangkara-Pekanbaru- Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, menegaskan pentingnya pemahaman dan advokasi hak jaminan kesehatan bagi para pekerja di sektor perkebunan dan kehutanan. Hal ini disampaikannya dalam sesi diskusi bertema “Manfaat BPJS Kesehatan bagi Pekerja Perkebunan dan Kehutanan” pada acara Konsolidasi Nasional Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan (SPPK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Pekanbaru, Riau, Sabtu (27/9/2025). Acara yang berlangsung hingga 28 September ini dihadiri oleh jajaran pimpinan serikat pekerja, di antaranya Ketua Umum PP SPPK Nani Kusmaeni, Sekjen FSPMI Sabilar Rosyad, dan Ketua DPW FSPMI Riau Satria Putra. Dari pihak BPJS Kesehatan, turut hadir Kepala Cabang Pekanbaru dr. Muhammad Fakhriza dan Asisten Deputi Kepesertaan Kedeputian Wilayah II Rizka Adhiati. Dalam sambutannya, Siruaya Utamawan memotivasi para peserta dengan menyebut sektor perkebunan dan kehutanan sebagai masa depan bangsa. "Jangan ...

Partnerbhayangkara-Garut-‎ Hasil konfirmasi para awak media online dan cetak bahwa Hari ini, Minggu 28 September 2025 Ketua Rayon 7 PKBM Kab. Garut yakni Elsa Wiganda S.Pd., M.Pd., M.Si., MCE asli Pameungpeuk dari Garut bagian selatan mengatakan Siap untuk maju menjadi Calon Ketua Forum FK. PKBM Kab. Garut dengan melampirkan Biodata Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar : SDN 2 Pameungpeuk, ‎Sekolah Menengah Pertama Negeri : SMPN 1 Pameungpeuk ‎Sekolah Menengah Atas Negeri : SMAN 5 Garut. ‎Juga melanjutkan sekolah diperguruan tinggi negeri Universitas Terbuka : Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan juga Lulusan Sarjana Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di STAI KH.BADRUDZAMAN. ‎Menempuh dua gelar S2 di Perguruan Tinggi Swasta di Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut jurusan Tekhnologi Pendidikan (Tekpen) dengan gelar Magister Pendidikan(M.Pd) dan di Universitas Garut dengan mengambil Jurusan Administrasi Negara/Publik dengan gelar Magister Sains (M.Si) selain itu Elsa menyampai...

Partenrbhayangkara-Garut – Proyek rekonstruksi dan pemeliharaan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang kembali menuai sorotan. Selain kualitas pekerjaan yang disebut-sebut tidak sesuai standar, kini mencuat dugaan praktik kongkalikong dalam proses lelang proyek yang menyeret nama seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial DN di Balai UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Dinas Bina Marga Perumahan Rakyat (DBMPR) Provinsi Jawa Barat. Isu yang berkembang di lapangan menyebut adanya permintaan fee dan uang DP dalam pelaksanaan proyek. Namun menariknya, DN baru menyampaikan bantahan setelah dirinya mengaku dihubungi oleh seseorang yang mengatasnamakan Kejaksaan Tinggi (Kejati). DN juga mengeluhkan pemberitaan yang beredar dan meminta agar berita tersebut dihapus. Sebelum polemik ini mencuat, DN justru sempat bercerita mengenai seorang kontraktor bernama Deri. Ia menyebut Deri kerap gagal dalam proses lelang proyek, namun kemudian berhasil menang t...