Partnert Bhayangkara

Partnerbhayangkara-Garut- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Garut pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rapat Pleno Terbuka ini berlangsung di Ballroom Hotel Santika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kamis (5/12/24) pukul 08.00 WIB, yang ditayangkan melalui livestreaming YouTube KPU Kabupaten Garut.  Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, mengatakan rapat pleno merupakan tahapan penting dalam Pilkada 2024 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu di Kabupaten Garut. ”Rapat pleno ini dilaksanakan secara terbuka dan semua pihak bisa mengakses, melihat, bahkan juga kami juga mengundang beberapa pihak untuk ikut serta dalam proses rapat pleno ini, sehingga semua bisa diperlihatkan secara transparan,” ujarnya. Menurut Dian, logistik pemilu dari 42 Panit...

Partnerbhayangkara-Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, menuai kritik dari Indonesian Journalist Watch (IJW) karena dinilai mencampuri urusan internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).  Kritik tersebut terkait upaya Nezar Partia mendamaikan (islah) Ketua Umum PWI Pusat hasil Munaslub 2023, Zulmansyah Sekedang, dengan mantan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, yang telah dipecat oleh Dewan Kehormatan PWI.   “Itu Wamen suruh belajar dulu konstitusi organisasi PWI. Kasus PWI Gate Hendry Bangun Cs jangan diintervensi sesukanya. Jangan mentang-mentang menjabat Wamen, lalu bebas cawe-cawe urusan internal organisasi PWI,” tegas Ketua Umum IJW, HM Jusuf Rizal, dalam pernyataannya di Jakarta.   Menurut Jusuf Rizal, persoalan di PWI telah selesai melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2028. Hendry Ch. Bangun, yang diberhentikan keanggotaanya dari PWI kar...

Partnerbhayangkara-Garut- Rapat Pleno rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 tingkat kecamatan di kabupaten Garut telah selesai dilaksanakan, pada Sabtu (30/11/2024). Selanjutnya, KPU Kabupaten Garut akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Desember 2024. “Alhamdulillah rapat pleno untuk tingkat kecamatan kemarin selesai, ya secara serentak di 42 kecamatan. Setelah ini kita segera agendakan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat kabupaten,” demikian kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Garut, Rikeu Rahayu, Minggu (1/12/2024). Rikeu menyampaikan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024 berlangsung lancar, tidak ada kendala yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi di TPS. “Jadi setelah dilakukan penghitungan di tingkat TPS, secara bertahap dilakukan penghitun...

Partnerbhayangkara-Garut-  Setahun berjalan Polda Jawa Barat melimpahkan penanganan dugaan tindak pidana alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada Polres Garut melalui surat pelimpahan nomor : B/2829/RES.5./VI/2023/Ditresrimsus tertanggal 12 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan pelimpahan surat pengaduan masyarakat kepada Polres Garut. Namun hingga saat ini, Asep Muhidin,S.H sebagai pelapor/pengadu belum mendapatkan kepastian hukum dari aparatur penegak hukum khsusunya dari Polres Garut sehingga pelapor mengirimkan surat permintaan progres Dumas kepada Kapolres Garut, Selasa (3/12/24). Menurut Asep, upaya yang dilakukannya untuk mendapatkan kepastian hukum dari penegak hukum, bukan dari aturan perundang-undangannya. Karena hukum, kata dia, telah mengatur kesamaan dihadapan hukum, tetapi hukum belum mengatur persamaan pelayanana dihadapan penegak hukum. Kita kenal sebuah adagium “equality before the law” yang artinya dalam bahasa indonesia adalah persamaan dihadap...

Partnerbhayangkara-Bekasi - Memasuki di tahun 2025 mendatang, Pemerintahan Desa di Kabupaten Bekasi Jawa Barat berbenah diri dengan menambah wawasan tentang pentingnya memahami tujuan pengadaan barang dan jasa (Barjas). Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi Bahrudin mengatakan, Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bekasi perlu banyak mengetahui akan wawasan tentang pengadaan barang dan jasa. Bukan tanpa sebab, pentingnya menimba ilmu pengetahuan tentang pengadaan barjas sagar tidak terjebak dalam pengelolaan anggaran desa yang melanggar hukum. "Saat ini, karena kepala desa saat ini banyak masalah. Mudahan-mudahan dengan adanya bimtek peningkatan kapasitas barjas dan pencegahan korupsi dapat berguna ia kedepannya,"kata Bahrul sapaan akrabnya usai pembukaan acara Pembinaan Kapasitas barjas dan pencegahan tindak pidana korupsi di Bandung, Senin (02/12/24). Mereka mulai mendapatkan bimbingan teknis atau pelatihan tentang pengadaan dan manajemen ...

Partnerbhayangkara-Garut- Sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Garut mendapatkan dana rehabilitasi ruang kelas, yang dikerjakan secara kontraktual atau pihak ketiga. Namun pantauan awak media, proyek rehab SD yang tersebar di beberapa kecamatan ini diduga sarat permainan oknum pemborong. Mengapa, karena sebagian proyek ditemukan tanpa memasang papan informasi hingga pengerjaannya yang terkesan asal-asalan. Seperti SDN 4 Mekarwangi dan SDN 1 Jayamukti, di Kecamatan Cihurip, tidak memasang papan informasi dan pengerjaanya diduga dimonopoli atau disubkonkan kepada oknum kepala sekolah. Kemudian SDN 4 Karangsari Kecamatan Cikelet, juga tidak memasang papan informasi dan pengerjaannya hanya pengecatan dinding dan genting, mengganti kusen, dan sebagian plafon. Selanjutnya, SDN Cihaurkuning di Kecamatan Cisompet. Komite dan warga setempat mengaku jengkel karena tidak dilibatkan, mereka juga mengaku tidak mengetahui biaya dan sumber dana rehab sekolah. Terlebih, kata warga, banyak menggun...

Partnerbhayangkara-Garut- Rehabilitas gedung SDN 4 Karangsari, yang berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, diduga tidak transparan. Diperoleh informasi, rehab tersebut dilaksanakan secara kontraktual atau oleh pihak CV. Namun sayang, para pekerja dan warga sekitar sekolah tidak mengetahui besaran biaya, sumber dan penanggung jawabnya. "Pengerjaannya udah enam hari tapi mengenai pepan informasi tidak ada, saya pun enggak tau anggarannya berapa," kata salah seorang pekerja, Jum'at (29/11/24). Pantaun awak media, pengerjaan rehab meliputi pengecatan dinding dan genting, mengganti kusen, dan sebagian plafon. Hal itu dibernarkan oleh pekerja, bahwa sebagai besar pengerjaan rehab hanya pengecatan dan mengganti kusen. "Yang dibongkar genteng belakang, ngecat dan kusen semuanya," kata dia. Terpisah Ketua DPW PW/MOI Jawa Barat, R. Satria Santika yang akrab disapa Bro Tommy mengatakan, ketidaktransparanan merupakan indikasi awal terjadi korupsi....