Partnert Bhayangkara

Partnerbhayangkara-Garut- Terkait munculnya berita klarifikasi dari pihak pengawas sekolah berinisial JL dan kepala sekolah HW dalam menanggapi pemberitaan sebelumnya, redaksi menegaskan bahwa laporan awal yang diterbitkan bukanlah berita opini maupun hoaks, melainkan hasil dari proses jurnalistik yang sesuai dengan prinsip verifikasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Pemberitaan yang mengangkat dugaan kedekatan yang tidak wajar antara JL dan HW telah disusun berdasarkan keterangan narasumber yang kredibel di lingkungan pendidikan, serta disertai dengan konfirmasi langsung dari JL dan HW pada tanggal Selasa (24/6/2025). Keduanya telah memberikan tanggapan secara terbuka mengenai isu yang berkembang sejak Agustus 2024. Dalam pemberitaan tersebut, baik JL maupun HW telah membantah adanya hubungan pribadi di luar konteks profesional, dan memberikan penjelasan rinci terkait intensitas komunikasi dan kerja sama mereka di lingkungan tugas masing-masing. Pernyataan tersebut d...

Partnerbhayangkar-Garut- Isu dugaan perselingkuhan antara seorang pengawas sekolah dasar berinisial JL dan Kepala Sekolah HW di Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, menjadi perbincangan hangat di kalangan para tenaga pendidik. Kabar tersebut mencuat sejak Agustus 2024 lalu, didasari oleh sejumlah kecurigaan yang berkembang. Salah satu sumber dari kalangan kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, kecurigaan muncul karena kedekatan antara JL dan HW dianggap tidak wajar. Mereka disebut kerap terlihat berduaan di lingkungan kantor sekolah, kantor Korwil, bahkan di dalam mobil di luar jam kerja, termasuk pada menjelang malam dan dini hari. “Bahkan sempat beredar foto mereka saat berduaan,” ujar sumber tersebut. Selasa (24/6/25). Menanggapi kabar tersebut, HW membantah adanya hubungan pribadi di luar konteks profesional. Menurutnya, hubungan yang terjalin dengan pengawas JL semata-mata dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. “Saya dekat ...

Partnerbhayangkara-Garut- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan dan Media Online Indonesia (PWMOI) Provisi Jawa Barat, R. Satria Santika sangat mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, seperti yang pernah disampaikan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) terdahulu, Komjen Pol Agus Andrianto, SH. MH terkait posisi hukum produk jurnalistik atau pers yang tak boleh dibawa ke ranah pidana. Bro Tommy sapaan akrab Ketua DPW PW-MOI Jabar ini mengingatkan bahwa pernyataan dari Wakapolri Agus Ardianto tersebut harus jadi pegangan bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Menurut dia banyak wartawan yang bekerja sesuai UU Pers 40 Tahun 1999, masih dikriminalisasi. Padahal memiliki bukti atas pemberitaan dan memenuhi syarat sebagai wartawan. “Masih ada rekan-rekan wartawan yang dikriminalisasi oleh karenanya DPW PW-MOI Jabar akan selalu bersedia membelanya dan akan dibantu oleh advokat teruji," sambungnya. Kedepan, Tommy menilai jika masih ada upaya kriminalisasi wartawan menggu...

Partnerbhayangkara-Polkam, Yogyakarta - Penguatan keamanan siber nasional tidak lepas dari tata kelola politik dan keamanan nasional. Oleh karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memiliki mandat sebagai sumbu integrasi lintas sektor, memastikan bahwa perencanaan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berjalan harmonis dengan kebutuhan keamanan nasional.  Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber di Seluruh Indonesia di Yogyakarta, Kamis (26/6/2025). "Dalam Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kemenko Polkam, serta Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, jelas bahwa penguatan keamanan siber nasional tidak bisa dilepaskan dari tata kelola politik dan keamanan negara. Kemenko Polkam memiliki mandat sebagai sumbu int...

Partnerbhayangkara-Garut- Kinerja sejumlah anggota Polres Garut dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Propam Polda Jawa Barat. Laporan tersebut disampaikan oleh Asep Muhidin, warga Garut yang menilai adanya pelanggaran kode etik dalam penanganan laporan dugaan kejahatan lingkungan. Tak hanya ke Propam tingkat pusat dan daerah, Asep juga mengaku telah mengirimkan tembusan laporan kepada berbagai pejabat tinggi di lingkungan Polri serta ke Ombudsman RI. Ya benar, saya sudah melaporkan dua anggota Polres Garut perihal kode etik anggota Polri hari ini,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (24/06/2025). Menurut Asep, pelaporan ini bermula dari lambannya penanganan laporan kejahatan lingkungan yang telah ia sampaikan sejak tahun 2023. Hingga pertengahan 2025, Asep menyebut belum pernah sekalipun digelar perkara oleh pihak Polres Garut. Bayangkan, masyarakat seperti saya melakukan investigasi dan kajian sampai berbulan-bulan. Lalu, berdasarkan kajian itu, diduga kuat ...

Parnerbhayangkara-Bekasi- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Jawa Barat, R. Satria Santika, menyampaikan keprihatinannya atas insiden pembobolan Kantor Sekretariat DPC MOI Bekasi Raya. Ia mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap para pelaku yang telah meresahkan warga. “Kami sangat prihatin atas kejadian ini. Sekretariat adalah simbol aktivitas organisasi, dan jika ini bisa dibobol, artinya ada masalah serius dalam aspek keamanan lingkungan. Polisi harus bertindak tegas,” ujar Bro Tommy sapaan akrabnya, Minggu (22/6/2025). Kejadian tersebut terjadi pada Kamis (19/6) sore di Perumahan Villa Kencana Cikarang, tepat saat jajaran pengurus hendak menggelar tasyakuran menandai penempatan sekretariat baru. Ironisnya, sebelum sempat digunakan, kantor tersebut justru dibobol maling melalui tembok bagian belakang. Ketua DPC MOI Bekasi Raya, Misra SM, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan insiden ter...

Partnerbhayangkara-Bandung – Polemik kepemilikan lahan yang digunakan SD Negeri Cikalang di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, kembali mencuat ke permukaan. Sengketa yang sempat ramai dibicarakan di media sosial dan diberitakan oleh sejumlah media ini, hingga kini belum menunjukkan titik penyelesaian yang jelas. Pihak penggugat yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut melalui kuasa hukumnya, Mulyono, mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk segera menertibkan status lahan tersebut. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah yang saat ini digunakan untuk kegiatan pendidikan sangatlah penting. “Demi terselenggaranya hukum yang berkepastian, kami dari pihak kuasa hukum ahli waris berharap adanya penyelesaian tentang status tanah yang di atasnya sudah dipakai kegiatan untuk dunia pendidikan SD Cikalang Cileunyi Kulon. Maka kami mendesak pihak pengguna tanah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Jawa Barat untuk segera menertibkan kesetatusan tanah tersebut supaya terselen...