Partnert Bhayangkara

Partnerbhayangkara- Di tengah ribuan jamaah yang bergerak menuju Tanah Suci pada musim haji 2026, pemerintah Indonesia justru menghadapi ancaman lama yang kembali muncul dalam wajah baru, praktik haji ilegal. Penangkapan 10 warga negara Indonesia di Arab Saudi karena dugaan promosi dan jual beli haji ilegal menjadi alarm keras bahwa bisnis keberangkatan nonprosedural masih hidup. Persoalan ini tidak sekadar menyangkut pelanggaran administrasi, tetapi juga perlindungan jamaah, kredibilitas negara, dan integritas penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan praktik haji ilegal pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Informasi itu mengemuka setelah Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah melaporkan adanya 10 WNI yang ditangkap aparat Arab Saudi karena diduga terlibat promosi dan praktik jual beli haji ilegal. Pemerintah Arab Saudi juga kembali menegaskan kebijakan “La Hajj Bila Tasrih” yang berarti ti...

Partnerbhayangkara-Jakarta -- Keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama dalam kasus korupsi di Bea Cukai yang melibatkan Blueray Cargo sebesar Rp.61,3 milyar mulai terkuat. Dirjen Bea Cukai dalam persidangan ternyata disebut menerima aliran dana haram itu sebesar SG$ 213.600 Hal itu diungkapkan oleh Orlando Hamonangan Sianipar (Ocoy) selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai yang bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/5/2026). Ocoy bersaksi untuk tiga Terdakwa, di antaranya ialah, Bos Blueray Cargo John Field, Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo, dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo. Menurut Ocoy saat menerima uang dari pihak Blueray Cargo, John Field, yang disebut sebagai uang koordinasi, sebelumnya ia mengatakan sudah bertanya atasannya di Bea Cukai, apakah dia perlu menerima atau tidak. Menurut Ocoy, sa...

Partnwrbhayangkara-Garut – Keluhan terkait bau menyengat yang diduga berasal dari limbah Dapur SPPG Tanjungjaya di Kampung Cinta Asih, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, kini ramai diperbincangkan warga sekitar. Aroma busuk yang disebut muncul hampir setiap hari itu dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan permukiman. ‎ ‎Dapur SPPG yang berada di bawah naungan Yayasan Antassalam tersebut disebut menghasilkan limbah atau sampah dapur yang menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, warga juga mengaku terganggu dengan banyaknya lalat hijau yang mulai masuk ke rumah-rumah warga. ‎ ‎Kondisi tersebut menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat yang memiliki anak kecil. Warga khawatir lingkungan yang kurang sehat dapat berdampak terhadap kesehatan keluarga mereka. ‎ ‎Salah seorang warga berinisial IM mengatakan, bau menyengat dari area dapur sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ia mengaku khawatir kondisi tersebut dapat memicu gangguan kesehatan, khususnya pada anak...

Partnerbhayangkara-Jakarta -  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama apabila tidak mampu menyelesaikan masalah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo meminta harus jangan ragu-ragu menindak pejabat korup dan membersihkan dari penyalahgunaan wewenang. "Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali Bea Cukai, kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau Pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo Subianto saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, dalam rapat paripurna ke-19 DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Pernyataan Presiden Prabowo yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Purbaya untuk segera mencopot Dirjen Bea Cukai, sangat erat dengan masukan dari LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) yang disuarakan Relawan Prabowo Subianto sekaligus Presiden LSM LIRA, KRH.H.Jusuf...

Partnerbhayangkara-Garut – Pelaksanaan revitalisasi gedung sekolah di SMP IT Al-Karimah diduga tidak sesuai standar teknis konstruksi. Proyek yang berada di Kecamatan Pakenjeng tersebut disebut menelan anggaran sebesar Rp2.063.000.000 yang bersumber dari APBN Tahun 2026 dan dikerjakan oleh P2SP sekolah. ‎ ‎Berdasarkan pantauan awak media di lokasi kegiatan, sejumlah material yang digunakan dalam pembangunan menjadi sorotan. Salah satunya penggunaan besi campuran berukuran 8, 10, dan 12 yang dinilai tidak seragam pada beberapa bagian konstruksi. ‎ ‎Selain itu, proyek juga disebut menggunakan pasir lokal setempat yang diduga belum memiliki lisensi maupun standar uji kualitas material sebagaimana lazim digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan. ‎ ‎Seorang pekerja di lokasi membenarkan bahwa material pasir yang digunakan berasal dari wilayah sekitar. ‎ ‎“Besi 8,10 dan 12. Pasirnya memang dari sini,” ujar salah seorang pekerja singkat saat ditemui awak media di lokasi proyek. Rabu (20/...

Partnerbhayangkara-Jakarta - Federasi Serikag Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) bentuk Pengurus Daerah (PD) FSPTSI Propinsi Banten. Pembentukan serikat pekerja itu dalam rangka mewadahi para pengemudi, pekerja TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) maupun sektor informal. Pimpinan Pusat (PP). FSPTSI-KSPSI telah menunjuk Agus sebagai Ketua PD FSPTSI-KSPSI Propinsi Banten yang merupakan komunitas Pramudi (Pengemudi) KWK (Koperasi Wahana Kalpika). Mereka akan membentuk PUK (Pengurus Unit Kerja) Pengemudi di Propinsi Banten Kepada media di Jakarta, Ketua Umum FSPTSI-KSPSI, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH mengatakan saat ini FSPTSI-KSPSI sedang melakukan konsolidasi organisasi, jaringan dan program agar keberadaan organisasi dirasakan manfaatnya oleh anggota yang dituangkan dalam program Biba‐Lindung dan Sejahtera. "Bagi FSPTSI-KSPSI memberikan berbagai program yang dibutuhkan anggota adalah penting dan utama. Jangan sampai organisasi ha...

Partnerbhayangkara-Malang- Muslimin S.H.,M.Hum., mendampingi klien untuk memenuhi panggilan pihak Kepolisian, pada Selasa 19 mei 2026. Sebagai kuasa hukum dalam kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Wilayah Kecamatan Kalipare, Muslimin bersama pelapor yakni Tukimin, Nimin dan Rahma Yulinda Tan mendatangi Unit 3 Satreskrim Polres Malang.  ‎Muslimin mengapresiasi penyidik Unit 3 Satreskrim Polres Malang yang dinilai profesional dalam menangani laporan warga, terutama kliennya.  ‎ ‎"Saya sangat mengapresiasi penyidik yang bekerja dengan profesional", ujarnya. ‎ ‎Ia berharap, pihak Kepolisian khususnya penyidik Unit 3 Satreskrim Polrles Malang bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat dan tepat agar terduga pelaku merasakan efek jera atas perbuatan premanisme yang dilakukannya. (Biro Malang)