Diduga Abayakan Keterbukaan Informasi Kades Jayamukti Patut di Periksa

Oleh Admin -


Partnerbhayangkara-Garut - Transparansi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin hak masyarakat mengetahui dan mengawasi setiap kebijakan dan kegiatan yang dibiayai anggaran negara.

Namun, realita dilapangan masih saja ditemukan penyelengara pemerintahan yang disinyalir mengangkangi regulasi yang telah ditetapkan. Seperti yang diduga pada Pemerintahan Desa Jayamukti, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pantauan awak media, Pemdes Jayamukti diduga tidak mengedepankan keterbukaan informasi publik dengan tidak dipasangnya baligo/banner APBDes Tahun 2022/2023.

Ketua DPW MOI Jawa Barat, R. Satria Santika (Bro Tommy) saat dimintai tanggapannya mengatakan, bahwa keterbukaan informasi wajib agar masyarakat mudah mengetahui dan mengawasi setiap kegiatan pemerintah.

"Aturannya jelas, ada UU KIP No.14 Tahun 2008, begitupun UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, penyediaan banner APBDes itu diwajibkan dan dipasang ditempat-tempat stategis", ujarnya, Rabu (4/1/23).

Lebih lanjut, kata Tommy, kalau pemerintah desa tidak memperhatikan banner APBDes, maka patut dicurigai.

"Kalau kemudian ada dugaan-dugaan negatif terhadap Pemdes Jayamukti tentang pengelolaan keuangan desa wajar saja karena tidak transparan", tandas Tommy.

Ketika hal itu hendak dipertanyakan kepada Kepala Desa Jayamukti, Ipan Sopandi, tidak menjawab panggilan whatsapp hingga akhirnya berita ini ditanyangkan.


(Rudi Sanjaya)

Postingan populer dari blog ini

KPK Periksa dan Dalami Pengusaha Madura, Haji Her Dugaan TPPU Kasus Cukai Rokok

Oleh Admin -
Gambar
Partnerbhayangkara-Jakarta- Seorang pengusaha tersohor asal Pamekasan, Madura, H. Khairul Umam alias Haji Her, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pelanggaran di sektor cukai rokok. KPK menyebut pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan kasus industri rokok ilegal yang disebut-sebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Haji Her dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam distribusi maupun produksi rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai. Dugaan tersebut didasari penemuan adanya peredaran rokok tanpa pita cukai, serta penggunaan pita cukai tidak sah dalam kemasan rokok. Dalam perkara ini, KPK membuka opsi untuk menelusuri dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan aliran dana dari aktivitas tersebut. Termasuk mengungkap pihak-pihak yang menerima bagian dari rokok ilegal. Belum ada keterangan lebih lanjut dari KPK terkait status hukum Haji Her, dan meminta masyara...
HEADLINE »

Maraknya Peredaran Obat Terlarang di Garut Selatan Jadi Ancaman Serius Generasi Muda

Oleh Admin -
Gambar
Partnerbhayangkara-Garut- Maraknya peredaran obat terlarang di wilayah Garut Selatan (Garsel) menjadi ancaman serius bagi keamanan, stabilitas ekonomi, serta masa depan generasi muda Indonesia. Aktivitas ilegal ini dinilai semakin mengkhawatirkan karena berlangsung secara terbuka di sejumlah kawasan. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa transaksi obat terlarang di beberapa wilayah Garut Selatan dilakukan secara terang-terangan. Ia juga menduga adanya oknum tertentu yang membekingi praktik tersebut. “Kalau mau diberantas memang sulit, karena diduga sudah saling tahu. Ketika ada aparat yang hendak menindak, informasinya cepat bocor,” ujar warga tersebut. Data dan Fakta Terkini Secara nasional, peredaran narkoba masih menjadi persoalan besar. Sepanjang tahun 2025 hingga Desember, Polri mencatat telah mengungkap 48.592 kasus tindak pidana narkoba, dengan 64.055 orang tersangka diamankan. Dari pengungkapan tersebut, aparat juga menyita barang bukti narkoba dalam ...
HEADLINE »

PSI Anugerahkan Prabowo Kebohongan AWARD, LSM LIRA Beri Prabowo Bapak Anti Korupsi AWARD

Oleh Admin -
Gambar
Partnerbhayangkara-Jakarta - Jika PSI (Partai Solidaritas Indonesia) tahun 2019 memberikan Kebohongan Award kepada Prabowo Subianto, tahun 2025 LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) memberikan Bapak Anti Korupsi Award (BAKOR AWARD) kepada Prabowo Subianto.  "Jika sebelumnya PSI beri Kebohongan Award karena dinilai ada tsunami kebohongan yang dilakukan Prabowo Subianto, kini LSM LIRA beri Prabowo Bapak Anti Korupsi Award (BAKOR AWARD), karena dinilai memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi," tegas Presiden dan sekaligus Pendiri LSM LIRA, Kanjeng Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta. Dikatakan pemberian Bapak Anti Korupsi Award (BAKOR AWARD) kepada Presiden Prabowo Subianto berdasarkan analisa 1 (satu) tahun kepemimpinan Kabinet Merah Putih yang dilakukan LIRA Institute (Lembaga Kajian Sosial, Ekonomi, Politik dan Demokrasi). Dalam satu tahun komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi dinilai sudah cukup jelas. Pertama, Prabowo Subianto sejak awal s...
HEADLINE »