Postingan

GLMK Minta Transparansi Kejari Garut Soal Penggunaan Dana Rp.11 Miliar

Gambar
Partnerbhayangkar-Garut- Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut menerima dana sebesar Rp.11 Miliar pada tahun 2024. Peruntukan dana tersebut untuk menjalankan pekerjaan kejaksaan, diantaranya program penegakan dan pelayanan hukum Rp. 1.231.040.000, penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri Rp. 83.580.000, penerangan dan penyuluhan hukum di pusat dan daerah Rp. 49.860.000, penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri Rp. 1.097.600.000, program dukungan manajemen Rp. 10.519.914.000 dan dukungan manajemen jaksa agung muda, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri Rp. 10.519.914.000. Aliran dana tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2024 dengan nomor: SP DIPA- 006.01.2.005130/2024 dari kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketua Ger...

Mulai Tahun Ini, Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus

Gambar
Partnerbhayangkara-Jakarta- Tarif pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 1, 2, dan 3 akan mengalami perubahan. Perubahan ini sejalan dengan dihapusnya kelas BPJS Kesehatan rawat inap 1, 2 dan 3 mulai Juli 2025. Kebijakan itu masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024. Namun, besaran iurannya belum ditetapkan dalam Perpres itu, sebab dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres 59/2024 hanya disebutkan penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025. Dengan demikian, selama masa transisi besaran iuran yang berlaku masih sama dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden (PP) Nomor 63 Tahun 2022. (Red)

Ormas Madas Nusantara Minta Kepolisian di Yogyakarta Antisipasi Perselisihan Etnis Madura dan Papua

Gambar
Partnerbhayangkara-Jakarta- Ketua Umum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH mendesak Kapolda dan Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X memberi atensi terhadap masalah konflik etnis Madura Vs Papua di Yogyakarta yang berpotensi menimbulkan Carok dan konflik horisontal. Demikian disampaikan, Jusuf Rizal di Jakarta mengomentari terkait seringnya pedagang Madura di Yogyakarta dipalak etnis warga Papua yang menimbulkan keresahan diantara pedagang Madura.  Kemudian membuat Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) mengirimkan surat Tantangan Carok kepada Handardo Novriansiroen, tokoh etnis Papua di Yogyakarta yang ditanda tangani Ketua KMY,RB.Jugil Adiningrat,SH dan Sekretaris, M. Fahri Hasyim,SH,MH, “Pemalakan terhadap pedagang merupakan pelanggaran hukum. Karena itu harus dihentikan. Madas Nusantara selaku Ormas yang mewadahi warga Madura se-Nusantara dan Luar Negeri perlu turut menyikapi agar tidak terjadi Carok,” tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan ...

KPU Garut : Menunggu Keputusan Resmi Soal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

Gambar
Partnerbhayangkara-Garut- Terkait pelantikan serentak kepala daerah hasil Pemilihan Serentak Nasional 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut masih menunggu keputusan resmi mengenai tanggal pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. KPU Garut tetap berpegang pada keputusan rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang telah dilakukan Komisi II DPR RI bersama berbagai pihak terkait.  “Kami masih menunggu kepastian mengenai tanggal pelantikan dari pemerintah pusat sesuai dengan keputusan yang telah disepakati,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Garut, Rikeu Rahayu.  Keputusan pelantikan serentak ini berlaku bagi kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, bagi daerah yang masih dalam proses sengketa PHP, pelantikannya akan dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam keputusan rapat kerja tersebut, disepakati bahwa pelan...

Peduli Sesama, DPP LIRA Berikan Santunan di Yayasan Al Fajar Berseri Bekasi

Gambar
Partnerbhayaangkara-Bekasi- Ketum DPP Perempuan LIRA Ranti E Tanjung,SE dan pengurus DPP Perempuan Lira, Waketum Hasnawiah,S.ag.SH,MM Sekjen Alvina Junita .S, Wabendum HJ Nelsia Gayatri,OKK Letkol.cku (k) Dewi Anggraeni S,ak,MM Dan DPD PL Bekasi lakukan kegiatan sosial, di Yayasan Al Fajar Berseri Tambun, Bekasi, Jawa Barat.  Bertempat di Yayasan Al Fajar Berseri Panti ODGJ, Lansia dan Orang Terlantar Kabupaten Bekasi, DPP Perempuan LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Bersama DPD Perempuan LIRA Kabupaten Bekasi melakukan kegiatan Bakti Sosial ke Panti Asuhan tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan santunan sosial kepadaYayasan Panti Al Fajar Berseri. Minggu (12/1/2025) Rombongan DPP Perempuan LIRA langsung dipimpin Ketua Umum DPP Perempuan LIRA, Ranti E Tanjung,SE yang akrab dipanggil Ranti dan Ketua DPD Perempuan LIRA Kabupaten Bekasi Ari  Astuti Ranti menyampaikan, bahwa kegiatan yang kami lakukan ini bernama program “Perempuan LIRA PEDULI”. Kita mengharap kegiatan yang...

Kades Karyamukti Bantah Pernyataan LPM Soal Potongan Dana Renovasi Kantor Desa

Gambar
Partnerbhayangkara-Garut - Pembangunan renovasi Kantor Desa Karyamukti, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, menuai sorotan. Pasalnya, proyek senilai Rp. 200.000.000.00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut tahun anggaran 2024 diduga ada pemotongan.  Sekretaris LPM Desa Karyamukti menerangkan, bahwa bantuan hibah senilai Rp.200.000,000 tidak diterima secara utuh. "Yang diterima hanya 120 juta dari total Rp.200 juta, dan yang Rp.80 juta enggak tahu ke siapa saya enggak pernah mengelola soalnya uang tersebut sudah enggak utuh seratus persen, segala sesuatu kepala desa yang mengatur LPM hanya nama doang," ungkapnya. Sementara Kepala Desa Karyamukti, Asep Faslah saat ditemui diruangan kerjanya, membantah adanya pemotongan dana tersebut.  "kalau kepala desa yang mengelola itu tidak benar proyek tersebut dikelola langsung oleh ketua LPM, saya hanya pengawas saja," katanya Sabtu (11/1/2025).  Meski demikian, Asep menyebutkan bahwa yang namanya bantuan tidak akan diterim...

Jadi Korban Modus Jual Beli Tanah, Sugeng Buat Laporan Polisi

Gambar
Partnerbhayaangkara-Malang- Seorang warga Dusun Gedangan, RT 07 RW 02, Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan jual beli tanah. Korban telah melaporkan kasus ini Polres Malang, pada Jum'at (10/1/25). Kasus ini bermula pada tahun 2022, Sugeng (korban/pelapor) hendak membeli sebidang tanah yang ditawarkan oleh seorang makelar bernama Habib, seluas 3.000 M2 yang berlokasi di Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang. Setelah menerima tawaran, pelapor mengecek lokasi dan berniat membelinya dari pemilik bernama Khusnul Yakin yang beralamat di Dusun Lemahduwur, Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir. Selanjutnya, pelapor datang ke rumah Khusnul bersama dengan Habib. Setelah bertemu Khusnul, pelapor mempertanyakan apakah benar tanah tersebut miliknya dan akan dijual. Pelapor juga sempat mempertanyakan surat -surat tanah. Lalu Khusnul menjawab, bahwa tanah memiliki surat lengkap dan aman. Karena pelapor merasa cocok sehingga t...